Diskusi bersama berbagai kalangan dan insan media yang mengupas soal campur tangan dan propaganda asing dalam berbagai kekisruhan di Papua serta bahaya hoax
dengan menghadirkan para narasumber
Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, MH, Irma Chaniago (Politisi Partai Nasdem), Stanislaus Riyanto (Pengamat Intelijen), Hendrik Yance Udam (Ketua Umum Gercin Indonesia), sukses digelar di Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Sentral Jakarta Pusat pada Selasa 24 September 2019.
Diskusi ini menarik kesimpulan bahwa media khususnya media sosial kerapkali dimanfaatkan untuk menyebar konten hoax dan propaganda asing yang justru mengancam persatuan dan keutuhan (integrasi) bangsa. Oleh karenanya diperlukan komitmen dan berbagai upaya terus menerus khususnya dari berbagai kalangan agar melawan hoax dan berbagai propaganda asing yang ingin merusak integrasi NKRI melalui berbagai isu referendum dan isu-isu separatis lainnya serta menempatkan posisi strategis media agar kembali berperan sebagai media transformasi berita yang mengandung literasi dan edukasi serta mencerahkan yang sejatinya tidak menyebarkan konten hoax dan negatip lainnya yang menyebabkan negara tidak kondusif, apalagi menyebar konten berbau paham separatisme .
Berikut intisari dari diskusi tersebut yang disampaikan oleh Edi Humaidi ( Ketua Umum KMI) yang mengatakan bahwa Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari NKRI yang harus dijaga jangan sampai lepas. Kerusuhan yang terjadi di Papua dinilai ada campur tangan Asing yang sengaja melakukan propaganda agar situasi Papua memanas dan tak kondusif. Pasalnya, asing memiliki kepentingan terselubung, yaitu ingin menguasai sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, salah satunya tambang yang terkandung di bumi Cendrawasih. Karena itu, pihak asing sangat mendukung kemerdekaan Papua. Oleh sebab itu, pemerintah harus sigap, cepat dan tegas menangani persoalan Papua karena ini menyangkut integrasi dan kedaulatan negara, bahkan jika memang perlu pemerintah dapat bertindak tegas terhadap siapa saja yang menggunakan simbol-simbol yang dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam kedaulatan NKRI dan insan media diharapkan siap dan ikut mewujudkan Papua yamg damai dalam pangkuan NKRI “, tegas Edi.
Sementara itu Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, “Menghimbau kepada seluruh warga bangsa agar menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, serta mengingatkan kepada pihak pihak tertentu untuk tidak dikuasai hasrat-hasrat politik yang tidak bertanggung jawab dengan menebarkan berita- berita hoax yang memecah belah persatuan, dan kita semua harus menjaga Indonesia yang subur makmur gemshripah lojinawi ini tidak dikuasai antek-antek asing yang terus berusaha ingin menguasai sumberdaya alam seperti hutan yang kita miliki dikarenakan mereka tidak memilikinya, mari kita jaga bumi archipelago kita dengan ikatan NKRI UUD 1945 Bhineka tunggal ika dan tentunya Pancasila”ungkap Irma.
Senada dengan Irma, Hendrik Yance Udam tokoh pemuda Papua yang juga Ketua Umum Gerakan Cinta Indonesia meminta agar semua komponen bangsa agar menjaga persatuan dan mewaspsdai proxy war yang menggunaksn berita berita hoax untuk memecah belah persatuan bangsa, seperti kejadian di Wamena kemarin yang menimbulkan korban jiwa akibat perbuatan penebar hoax yang tidak bertanggung jawab memainkan isu rasial. Saya mengingatkan kepada generasi milenial agar jangan termakan hoax dan menyebar hoax sebab bangsa kita rentan dengan intervensi asing dikarenakan saat ini ada 3 kekuataan idiologi besar didunia yang sedang bertarung yaitu Amerika dengan liberalnkapitalismenya, China.dengan.komumisme nya serta Indonesia dengan Pancasilanya maka kita anak bamgsa harus bersatu menjaga bangsa Indonesia yamg besar ini “tegas Yance.
Sedangkan pengamat intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan “Terkait kerusuhan Papua, konflik di Surabaya hanya sebagai pemicu bukan sebagai penyebab. Situasi ini diperkeruh dengan propaganda pihak asing, yaitu state actor (Vanuatu) dan non state actor (LSM dan NGO). Keterlibatan asing dalam kerusuhan Papua diantaranya berupa dukungan untuk mendorong isu Papua di forum PBB, bantuan suaka politik, dana dan logistik. Selain itu, banyak advokasi kelompok pro kemerdekaan Papua dari berbagai negara yang ikut menyuarakan Gerakan Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke dunia internasional. Sehingga, dibutuhkan diplomasi antara Kemenlu dan negara-negara lain dalam mengusut keterlibatan pihak asing pada kerusuhan Papua,” kata Riyanta.
