Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan dirinya ikut bertanggung jawab memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Ahok saat bertemu Pramono-Rano di Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
“Saya kan Ketua DPP (PDIP) yang mendukung Mas Pram dan Bang Rano. Jadi, saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan juga bertanggung jawab untuk sekadar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur dan wakil gubernur terbaik di di Jakarta,” kata Ahok.
Menurut Ahok, Pramono-Rano harus bisa bekerja dengan baik dan memberikan legasi yang baik jika terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta. Manfaat bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030 harus bisa dipupuk oleh Pramono-Rano lewat kebijakan yang berpihak pada warga dan kebaikan Jakarta.
“Nah, kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada, dengan ide-ide yang ada, bagaimana pemda dengan swasta, dengan warga Jakarta, dengan pemerintah pusat bisa saling kerja sama. Ya, tentu kami berkewajiban calon dari PDIP tentu harus tinggalkan legasi yang baik,” urai Ahok.
Dalam kesempatan itu, Ahok mengungkapkan alasan dirinya bertemu Pramono-Rano di kawasan Simpang Susun Semanggi. Ahok ingin menunjukkan bahwa Simpang Semanggi adalah salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat.
Jika bakal pasangan cagub-cawagub Jakarta usungan PDIP ini memenangkan Pilkada 2024, Ahok berharap Pramono-Rano bisa meneruskan pola pembangunan infrastruktur seperti yang ia lakukan pada Simpang Susun Semanggi.
“Jadi, saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerja sama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder,” ungkap Ahok.
Ahok menjelaskan, Simpang Susun Semanggi dibangun tanpa menggunakan APBD sepeser pun. Ahok membangun Simpang Susun Semanggi dengan dana kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.
“Saya bilang ini bukan CSR (corporate social responsibility). banyak orang berpikir ini bangunnya CSR, bukan. Ini kewajiban dari perusahaan Jepang. Ini ada kajian dari timnya Universitas Tarumanegara. Jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
