Aceh Hadapi Bencana dengan Gotong Royong dan Dukungan Negara
Oleh: Teuku Rafly
Aceh tengah menghadapi bencana banjir besar pada akhir 2025 dengan respons yang sangat cepat, kerja kolektif, dan kehadiran pemerintah yang terasa sangat nyata bagi masyarakat setempat sejak hari pertama krisis tersebut terjadi.
Curah hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor di berbagai kabupaten tidak hanya menguji seperti apa ketahanan infrastruktur saja, tetapi juga sekaligus memperlihatkan bagaimana gotong royong dari masyarakat dapat berpadu satu dengan intervensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam situasi darurat tersebut, Aceh tidak berdiri sendiri, karena negara langsung bergerak dengan sangat aktif dalam memastikan keselamatan warga dan mempercepat pemulihan wilayah itu.
Banjir yang melanda Aceh sejak November hingga Desember 2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini. Dampaknya bahkan telah menjangkau hampir dua juta jiwa, dengan ratusan korban meninggal dunia serta kerusakan yang serius pada permukiman, fasilitas umum, dan sarana keagamaan.
Kondisi tersebut jelas menuntut adanya respons kolektif yang terorganisasi, baik itu yang berasal dari masyarakat di tingkat akar rumput sendiri, maupun dari pemerintah dan negara sebagai pemegang otoritas kebijakan dan sumber daya nasional.
Pemerintah pusat telah menunjukkan bagaimana komitmen yang sangat kuat melalui terwujudnya penyaluran bantuan secara lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial mengirimkan bantuan logistik senilai Rp9 miliar yang diserahkan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
Bantuan tersebut memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar warga di masa darurat, terutama di wilayah dengan akses terbatas akibat genangan dan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut menyalurkan santunan Rp600 ribu per bulan selama enam bulan kepada setiap keluarga korban banjir di Aceh Timur, sekaligus memastikan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa kebijakan bantuan tunai dan penyediaan hunian sementara diambil sebagai respons cepat negara untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung.
BNPB juga membuka peluang pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang total, dengan tetap menyesuaikan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pendekatan fleksibel tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk tidak memaksakan satu skema, melainkan menyesuaikan solusi dengan realitas sosial di lapangan. Penguatan personel melalui dukungan TNI turut mempercepat pendataan kerusakan, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar.
Dukungan negara tidak berhenti pada sektor perumahan dan logistik. Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai Rp37,95 miliar untuk pemulihan kantor urusan agama, madrasah, dayah, masjid, dan meunasah yang terdampak banjir dan longsor.
Langkah tersebut menegaskan bahwa pemulihan Aceh tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ruang sosial, pendidikan, dan spiritual yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.
Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut karena dinilai mampu mempercepat pemulihan sektor keagamaan dan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membangun kembali ketahanan sosial.
Kementerian Hak Asasi Manusia turut mengambil bagian melalui penyaluran bantuan logistik di Kabupaten Pidie Jaya. Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Ratih Ekarini Savitri, menyampaikan bahwa bantuan berupa paket makanan, susu anak, selimut, beras, air mineral, dan peralatan kebersihan tersebut berasal dari donasi sukarela para pegawai Kementerian HAM.
Ratih menegaskan komitmen kementerian untuk terus mendampingi masyarakat terdampak hingga fase pemulihan, seraya menyampaikan empati mendalam atas kondisi warga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Di sisi lain, kekuatan utama Aceh dalam menghadapi bencana terletak pada semangat gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Tenggara bersama warga turun langsung membersihkan rumah, pesantren, dan jalan nasional dari material banjir.
Aksi serupa muncul di berbagai kabupaten, memperlihatkan solidaritas sosial yang tumbuh tanpa menunggu instruksi formal. Pemerintah daerah lain seperti Kota Palu, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tangerang mengirimkan bantuan logistik serta relawan sebagai wujud solidaritas antarwilayah.
Kearifan lokal juga berperan penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Budaya gotong royong dan sistem peringatan dini berbasis komunitas, termasuk pengetahuan tradisional seperti Smong di Simeulue, terus menjadi fondasi dalam evakuasi mandiri dan pemulihan pascabencana.
Pemerintah melengkapi kearifan tersebut dengan digitalisasi peringatan dini melalui pemanfaatan aplikasi InfoBMKG agar masyarakat dapat memantau potensi cuaca ekstrem secara lebih akurat.
Sinergi antara kesiapsiagaan masyarakat dan intervensi kebijakan pemerintah membentuk pola penanganan bencana yang relatif solid. Proyek infrastruktur pengendali banjir seperti pembangunan bendungan dan normalisasi sungai terus dipercepat untuk meminimalkan risiko ke depan. Pada saat yang sama, dukungan logistik dan dana siap pakai dari pemerintah pusat memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi krisis tersebut sendirian.
Pengalaman banjir 2025 memperlihatkan bahwa ketahanan Aceh tidak lahir dari satu faktor tunggal. Gotong royong masyarakat memberikan daya tahan sosial, sementara kehadiran negara menghadirkan kepastian, sumber daya, dan arah pemulihan.
Perpaduan tersebut menegaskan bahwa dalam menghadapi bencana besar, Aceh bergerak dengan kekuatan kolektif yang menjadikan solidaritas dan dukungan negara sebagai pilar utama kebangkitan. (*)
*) Konsultan Pemberdayaan Masyarakat Aceh
