Pemerintah Terapkan Penilaian SPPG demi Perkuat Kualitas MBG
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan penilaian dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan lebih terukur, aman, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan penilaian atau grading terhadap SPPG di wilayah yang jumlah dapurnya melampaui kapasitas pelayanan maksimal. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menyelaraskan kapasitas dapur dengan kebutuhan penerima manfaat.
_“Grading_ ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Prima.
Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya memperhatikan jumlah dapur, tetapi juga kemampuan operasional dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” jelasnya.
Penilaian tahap pertama menyasar SPPG di Pulau Jawa sebagai wilayah dengan konsentrasi dapur relatif tinggi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penataan layanan agar distribusi MBG semakin proporsional dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Prima menegaskan bahwa pemerataan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk menjaga standar operasional SPPG. Pemerintah daerah dan satuan tugas MBG turut berperan dalam inspeksi berdasarkan indikator kelayakan yang telah ditetapkan.
“Di situ disebutkan salah satu tugasnya adalah untuk melakukan inspeksi,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan bahwa hasil inspeksi digunakan untuk mengelompokkan kondisi dapur berdasarkan tingkat kelayakannya, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
“Nanti mereka harus membuatkan kategori,” ujarnya.
Dalam penguatan pengawasan, Sudaryono juga mendorong keterlibatan sekolah sebagai penerima layanan MBG. Umpan balik dari kepala sekolah dan guru diharapkan membantu BGN mengidentifikasi persoalan secara lebih cepat.
Ia turut mengajak pihak sekolah menyampaikan laporan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai standar.
“Kami ingin lebih banyak mendapatkan _feedback_ dari Bapak-Ibu kepala sekolah semua,” tegasnya.
Melalui penilaian yang terukur, pengawasan berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah memperkuat fondasi MBG agar semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung pemenuhan gizi generasi Indonesia.
