Pemerintah Utamakan Kebutuhan Industri Nasional lewat Penyesuaian Ekspor Gas
Jakarta – Pemerintah berencana menghitung ulang porsi ekspor gas nasional untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi, khususnya sektor petrokimia, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, Indonesia saat ini masih mengekspor sekitar 30 persen dari total produksi gas nasional. Sementara itu, sebanyak 70 persen dialokasikan untuk konsumsi domestik, termasuk sebagai bahan baku industri hilirisasi.
“Ekspor gas kita masih sekitar 30 persen dari total produksi, sedangkan 70 persennya untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya untuk produk bahan baku hilirisasi,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi kembali skema alokasi gas agar kebutuhan industri nasional dapat terpenuhi secara optimal. Penyesuaian tersebut terutama diarahkan untuk mendukung pengembangan industri petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku utama.
“Ke depan, saya akan mencoba melakukan penghitungan ulang agar mengoptimalkan konsumsi dalam negeri, termasuk kebutuhan bahan baku. Kita mendorong industri hilirisasi petrokimia, yang bahan bakunya adalah gas,” katanya.
Wacana penyesuaian ekspor gas sebelumnya disampaikan Bahlil. Saat itu, ia mengungkapkan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila kebijakan tersebut diperlukan untuk mendahulukan kebutuhan nasional.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati, saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkap Bahlil.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia perlu melindungi kekayaan alam agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita,” tegas Prabowo.
Melalui evaluasi alokasi gas, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan perdagangan energi dengan kebutuhan pembangunan industri nasional. Ketersediaan bahan baku yang memadai diharapkan memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta mendukung kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)
