Pemerintah Perluas Operasi Karhutla hingga ke Luar Provinsi Prioritas
JAKARTA — Pemerintah memperluas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke luar enam provinsi prioritas seiring masih ditemukannya kebakaran di sejumlah daerah. Langkah terpadu ini menggabungkan pemadaman darat, operasi udara, modifikasi cuaca, dan penguatan koordinasi pusat-daerah untuk mencegah api meluas serta melindungi masyarakat dari kabut asap.
Data BNPB per 19 Oktober 2026 mencatat 454,25 hektare dari target penanganan 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas telah dipadamkan. Di luar wilayah tersebut, karhutla teridentifikasi pada area sekitar 572,90 hektare. Sebanyak 107,77 hektare di antaranya telah padam, sementara 465,13 hektare masih ditangani. Wilayah terdampak antara lain Kalimantan Timur dan kawasan IKN, Jawa Tengah, Maluku Utara, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, serta Papua Tengah.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menegaskan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan tetap menjadi perhatian karena luas area yang belum padam masih besar.
“Dan ini tentu kita tahu bahwa penyumbang untuk asap saat ini berasal dari Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan,” ujar Berton.
BNPB juga menguji operasi modifikasi cuaca menggunakan dry ice di Sumatera Selatan sejak 16 Oktober, lalu memperluasnya ke Kalimantan Tengah. Uji coba di Palembang mulai menunjukkan peningkatan jarak pandang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya dukungan lintas unsur dan operasi udara untuk mempercepat pemadaman.
“Faktor pertama tentu saja pasukan udara, water bombing, kemudian juga OMC. Pemerintah hadir secara maksimal untuk melakukan water bombing,” kata Raja.
Ia juga mengingatkan kebakaran dapat kembali terjadi apabila kewaspadaan melemah, terutama di lahan gambut yang masih menunggu hujan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pengendalian harus disertai penegakan hukum.
“Kita sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito.
Tito juga menyebut penggunaan surfaktan sebagai salah satu pilihan untuk meredakan kebakaran gambut ketika sumber air terbatas.
Penurunan hotspot nasional menjadi 487 titik dari 1.104 sehari sebelumnya, menjadi perkembangan positif, tetapi bukan alasan mengurangi kesiapsiagaan. Dengan memperluas operasi, memanfaatkan teknologi, melibatkan masyarakat, dan menindak pelanggaran, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi hutan Indonesia.***
