Dua Tahun Prabowo-Gibran, Program Sosial Jadi Pilar Utama Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai penguatan agenda perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Melalui bantuan sosial (bansos), Sekolah Rakyat, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pemenuhan gizi, dan kesejahteraan.
Salah satu capaian terlihat dari keberlanjutan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kementerian Sosial mencatat lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat menjadi sasaran kedua program tersebut pada triwulan III 2026.
Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat menjadi terobosan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Hingga Oktober 2026, program pendidikan berasrama bagi anak-anak keluarga kurang mampu tersebut telah menjangkau sekitar 44.000 siswa di 182 sekolah yang tersebar di Indonesia.
Sementara itu, program MBG terus diperluas untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan. Pemerintah juga menyempurnakan mekanisme pengelolaan program guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan, meskipun sejumlah tantangan masih membutuhkan perhatian.
“Saya meyakini pemerintah sudah bekerja keras, sudah melakukan banyak hal,” ujar Ujang.
Menurutnya, capaian tersebut perlu diiringi penguatan komunikasi publik dan perbaikan ekonomi agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.
“Saya melihat ada tanda-tanda yang positif, ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda yang bagus bahwa pemerintah sudah mulai optimis dalam konteks untuk membangun lompatan-lompatan pembangunan,” katanya.
Sejalan dengan itu, Guru Besar Ekonomi Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menyoroti perkembangan positif indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menjadi landasan bagi penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026, sementara persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Capaian ini menunjukkan perkembangan positif dalam perekonomian nasional yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Memasuki tahun ketiga, keberlanjutan program sosial menjadi momentum penting untuk memperkuat pemerataan pembangunan. Integrasi bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menciptakan manfaat berkelanjutan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat meningkatkan taraf hidup.
Dengan tata kelola yang semakin baik, berbagai program prioritas tersebut berpeluang menjadi fondasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas manusia Indonesia. (*)
