Pemerintah Salurkan Air Bersih Hadapi El Nino dan Kekeringan

Pemerintah Salurkan Air Bersih Hadapi El Nino dan Kekeringan

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat penanganan dampak El Nino dan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

 

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi El Nino dan kekeringan.

 

“Saya sudah cek semua persiapan kita cukup bagus. Kita siap hadapi El Nino,” kata Presiden Prabowo.

 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian PU melakukan penanganan kekeringan di Sulawesi Selatan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

 

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

 

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody.

 

Di Kota Makassar, Kementerian PU melalui BPBPK Sulawesi Selatan bersama BPBD Kota Makassar menyalurkan air bersih di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, dan Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo.

 

Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan menggunakan satu unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 5.000 liter. Air bersumber dari PDAM Kota Makassar dan disalurkan kepada 400 jiwa di Kelurahan Kapasa serta 230 kepala keluarga atau sekitar 815 jiwa di Kelurahan Rappokalling.

 

Dukungan juga diberikan untuk sektor pertanian. Di Kabupaten Jeneponto, BBWS Pompengan Jeneberang bersama Dinas PU Kabupaten Jeneponto mendistribusikan air menggunakan tiga unit pompa berkapasitas total 54 liter per detik untuk mengairi lahan sawah seluas 45 hektare.

 

Kementerian PU akan terus memantau kondisi kekeringan dan menyalurkan dukungan air sesuai kebutuhan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga ketersediaan air selama periode kekeringan. (*)

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By 0

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025