Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bersiaga menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak.

Instruksi Presiden ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Di tengah kondisi yang masih dinamis, masyarakat diminta tetap tenang sekaligus meningkatkan kewaspadaan, terutama warga di Daerah Khusus Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan pesisir Selat Sunda.

 

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah,” kata Prabowo.

 

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak mendekati radius bahaya Gunung Anak Krakatau.

 

Warga yang terdampak abu vulkanik diminta menggunakan masker atau pelindung pernapasan ketika berada di luar ruangan serta mengurangi aktivitas apabila sebaran abu semakin pekat.

 

Prabowo memastikan perkembangan situasi terus dipantau berdasarkan laporan terbaru dari jajaran terkait. Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan langkah penanganan berjalan untuk melindungi masyarakat.

 

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

 

Di sisi lain, Ombudsman RI (ORI) menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat.

 

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan koordinasi lintas instansi, kecepatan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat diperlukan hingga tahap pemulihan.

 

“Dalam konteks tersebut, Ombudsman RI mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta berbagai unsur masyarakat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana,” kata Robert.

 

Menurutnya, bencana menjadi ujian untuk melihat kehadiran negara sekaligus kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat. Penguatan sumber daya manusia, anggaran, serta jejaring antarinstansi diperlukan agar kebutuhan warga dapat segera ditangani. ***

 

Ombudsman juga menemukan sejumlah persoalan pemulihan di wilayah terdampak, mulai dari pembangunan hunian tetap, jembatan dan konektivitas, pendataan penerima bantuan, hingga akses layanan dasar.

 

“Diketahui, telah terjadi kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang,” ujar Robert.

 

Ia menambahkan masyarakat terdampak tetap memiliki hak atas pelayanan publik meski berada dalam situasi darurat dan pemulihan.

 

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena masyarakat terdampak bencana tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik meskipun berada dalam situasi darurat dan masa pemulihan,” ucapnya.

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025