Program MBG Tingkatkan Serapan Hasil Petani dan Peternak

Program MBG Tingkatkan Serapan Hasil Petani dan Peternak

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut meningkatkan penyerapan hasil pangan langsung dari petani dan peternak. Program tersebut dinilai membuka kepastian pasar sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem pasokan pangan yang lebih terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG membuat hasil produksi petani dan peternak dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar melalui koperasi.

“Pak Kepala Badan yang baru (Sudaryono) kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani…Kecil-kecil (hasil pertanian/peternakan) bergabunglah menjadi satu kekuatan besar, dibuatlah sebuah ekosistem dalam sebuah koperasi itu,” ujar Ketut.

Menurut Ketut, MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi secara rutin. Kondisi tersebut juga membuat pergerakan harga komoditas lebih mudah dipantau, sehingga pemerintah dapat menjaga agar fluktuasi harga tidak terlalu tinggi.

Ketut mengatakan ketersediaan pangan nasional saat ini masih cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tambahan permintaan dari MBG.

Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai 16 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus.

Penguatan pasokan MBG juga diarahkan agar menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketut mencontohkan wilayah 3T yang memiliki produksi ikan melimpah dapat menggunakan ikan lokal sebagai bagian dari menu MBG.

“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” pungkas Ketut.

Pandangan mengenai dampak ekonomi MBG juga disampaikan Ketua Umum Gerbang Tani dan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad.

Ia menilai MBG memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan produksi pertanian dengan kepastian permintaan pangan.

Idham menyoroti besarnya belanja bahan baku dalam program MBG. Menurutnya, peluang tersebut perlu diarahkan agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada pemasok atau perantara, tetapi benar-benar diterima petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen primer.***

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi 

By 0

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi  Oleh: Aziz Rahman  Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membentuk lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan masyarakat mengelola kebutuhan, produksi, distribusi, dan pembiayaan secara lebih mandiri. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih layak dipandang sebagai infrastruktur kedaulatan ekonomi yang dibangun dari tingkat paling dekat dengan rakyat. Gagasan tersebut memperoleh momentum kuat setelah pemerintah mempercepat pembangunan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin koperasi berhenti sebagai gagasan, melainkan segera hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi. Fungsinya dapat mencakup toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan konsep tersebut, koperasi diarahkan menjadi simpul ekonomi yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aktivitas produksi di wilayahnya. Presiden Prabowo juga melihat koperasi sebagai cara memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah bukan pihak yang anti terhadap pasar. Namun, mekanisme pasar tetap perlu diawasi karena dapat mengalami distorsi dan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, keberadaan koperasi di tingkat desa menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan jalur distribusi yang lebih sehat. Sudut pandang tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan rantai pasok. Petani dan pelaku usaha desa sering menghadapi jarak panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi penyerapan hasil produksi. Dengan model tersebut, nilai ekonomi yang selama ini banyak bergerak di luar desa dapat lebih banyak berputar di dalam desa. Presiden Prabowo juga menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika koperasi mampu membeli hasil produksi masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok, serta memberikan akses pembiayaan, aktivitas ekonomi desa tidak hanya bergantung pada transaksi dari luar wilayah. Desa memiliki instrumen untuk mengelola sebagian kebutuhan dan potensinya sendiri. Presiden bahkan memproyeksikan program tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi yang besar di desa sekaligus memperkuat penyaluran barang subsidi.…

All Rights Reserved © 2025