RAPBN 2027, Peta Jalan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh: Bara Winatha
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mempercepat transformasi menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Di tengah perekonomian global yang masih menghadapi ketidakpastian, pemerintah merancang kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara lebih terukur untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai besaran anggaran, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara berupaya menggerakkan investasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada 2027 karena stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan fiskal masih menjadi fondasi utama. Optimisme tersebut tercermin dalam RAPBN 2027 yang menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, sementara belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto. Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap dirancang ekspansif meskipun dilakukan secara terukur agar mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Peta pembangunan dalam RAPBN 2027 diperkuat melalui delapan Program Kerja Prioritas Nasional yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Delapan agenda tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diarahkan hanya melalui konsumsi pemerintah, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, APBN diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Pakar ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan bahwa Hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu jalur penting untuk mewujudkan transformasi tersebut. Adhitya menilai penempatan hilirisasi sebagai prioritas sudah tepat karena Indonesia perlu bergerak dari ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas menuju kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini dapat memacu besarnya nilai tambah yang bertahan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penggunaan input domestik, serta transfer teknologi kepada tenaga kerja dan industri nasional.
Perspektif tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap dukungan fiskal memberikan dampak ekonomi yang nyata. Pemerintah akan memastikan pembiayaan melalui instrumen negara maupun dukungan investasi diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi lebih besar daripada biaya publik yang dikeluarkan. Dengan pendekatan tersebut, RAPBN 2027 dapat menjadi alat untuk membangun mesin pertumbuhan baru yang lebih produktif, inklusif, dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor ekonomi domestik sehingga manfaat pembangunan tidak berhenti pada pusat-pusat industri tertentu.
Di sisi lain, RAPBN 2027 juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan manusia dan perlindungan masyarakat. Anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp820,9 triliun yang antara lain mendukung Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun juga diarahkan untuk menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan delapan prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan arah yang semakin jelas bagi pembangunan nasional. Sarmuji menilai RAPBN 2027 menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan anggaran tidak hanya digunakan untuk membiayai program, tetapi juga mendorong efisiensi dan memperbesar manfaat yang diterima masyarakat. Ia mencontohkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menekan harga Layar Pintar Interaktif dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit tanpa mengurangi jumlah maupun kualitas barang yang dibutuhkan.
Sarmuji mengatakan efisiensi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran dapat diperbaiki melalui pembenahan tata kelola, bukan semata-mata dengan mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Ia juga menilai perhatian pemerintah terhadap pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda menunjukkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi lompatan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan diharapkan melahirkan tenaga kerja yang lebih kompeten, produktif, inovatif, dan mampu mengisi kebutuhan industri yang berkembang melalui hilirisasi serta industrialisasi.
Selain pendidikan, penguatan kedaulatan ekonomi juga menjadi perhatian melalui rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Sarmuji mengatakan kebijakan tersebut dapat membantu Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan nilai komoditas unggulan nasional, mengingat Indonesia merupakan produsen besar berbagai komoditas strategis tetapi selama ini harga sejumlah komoditas masih banyak dipengaruhi pasar global. Bursa komoditas diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan stabilitas harga, memperkuat penerimaan negara, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat dan pelaku usaha nasional.
RAPBN 2027 perlu dipahami sebagai peta jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperbaiki kualitas pembangunan. Dengan dukungan investasi swasta, hilirisasi berkualitas, efisiensi anggaran, penguatan pendidikan, perlindungan sosial yang produktif, dan peningkatan daya saing industri, RAPBN 2027 diharapkan mampu mengubah momentum pertumbuhan menjadi kemajuan ekonomi yang lebih merata.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan
