Tolak Demo BEM UI, Waspadai Provokasi dan Disinformasi

Tolak Demo BEM UI, Waspadai Provokasi dan Disinformasi

Jakarta – Rencana aksi demonstrasi BEM UI perlu dipertimbangkan kembali agar tidak mengganggu suasana bulan kemerdekaan. Terlebih, aksi massa yang disertai provokasi, disinformasi, atau tindakan anarkis berpotensi mengganggu ketertiban umum sekaligus merusak iklim demokrasi.

 

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengingatkan masyarakat dan mahasiswa agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Ia menyoroti penggunaan ulang video lama dengan narasi seolah-olah menunjukkan demonstrasi terbaru.

 

Hasil analisis Monash University Indonesia menyebut salah satu video tersebut merupakan dokumentasi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 12 Juni 2026, bukan peristiwa mutakhir.

 

“Itulah cara disinformasi bekerja. Sebuah penyesatan informasi yang belakangan makin menjadi penyakit di ruang-ruang digital,” kata Dudung.

 

Menurut Dudung, informasi yang direkayasa dapat membentuk persepsi keliru dan memicu keresahan.

“Bukan itu saja, dapat menyebabkan masyarakat resah dan takut, padahal kondisi politik dan keamanan baik-baik saja, alias terkendali,” ujarnya.

 

Sebelumnya, pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai dinamika demonstrasi perlu dicermati karena terdapat indikasi gerakan massa yang bermuatan politik dan terorganisir.

 

“Pengakuan Presiden yang menemukan fakta sebagian peserta aksi mengikuti demonstrasi karena mendapat bayaran merupakan bukti bahwa terdapat aksi massa yang bermuatan politis, dan merupakan bagian dari upaya subversi guna mendegradasi citra positif Pemerintah,” kata Wawan, di Jakarta.

 

Ia menyebut pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap aktor dan pola dalam sejumlah aksi.

 

“Pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap aktor maupun pola yang digunakan dalam sejumlah aksi tersebut. Sangat wajar jika beliau juga sudah memiliki strategi problem solving guna mengeliminasi ancaman terkait,” katanya.

 

Wawan pun berpesan agar seluruh pihak menjaga persatuan ditengah beragam tantangan.

 

“Ajakan kepada seluruh komponen bangsa untuk kompak merupakan sinyalemen bahwa Presiden Prabowo membuka pintu untuk sinergitas dan penyamaan persepsi di dalam membangun bangsa,” pungkas Wawan

 

Di tengah peringatan HUT ke-81 RI, mahasiswa diharapkan memilih cara penyampaian aspirasi yang damai. Menahan diri dari aksi yang berpotensi memicu kericuhan dinilai dapat menjaga keamanan sekaligus mempertahankan kegembiraan bulan kemerdekaan.

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan

By 0

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan  Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. …

All Rights Reserved © 2025