Kritik Mahasiswa Makin Bermakna Jika Damai dan Bertanggung Jawab
Oleh: Yandi Arya Adinegara
Dinamika hubungan antara mahasiswa dan pemerintah kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai elemen mahasiswa di sejumlah daerah aktif menyuarakan aspirasi terkait kebijakan publik, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan. Fenomena ini sesungguhnya merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kritik, diskusi, dan partisipasi publik menjadi mekanisme kontrol sosial yang penting untuk menjaga kualitas kebijakan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam demokrasi yang semakin matang, ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan justru menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang secara sehat. Pemerintah yang terbuka terhadap masukan masyarakat akan memperoleh perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan, sementara mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai kelompok intelektual dengan menyampaikan gagasan yang solutif. Agar kritik benar-benar membawa manfaat, aspirasi tersebut perlu disampaikan secara damai, berbasis data, dan disertai tanggung jawab moral yang jelas.
Pandangan tersebut ditegaskan kembali oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri Konferensi Cabang XXXII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kudus. Di hadapan ratusan kader PMII, Luthfi meminta aktivis mahasiswa tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan harus dilandasi pemahaman mendalam terhadap persoalan, didukung data yang kuat, memiliki konsep yang jelas, serta dikawal hingga menghasilkan tindak lanjut nyata.
Menurut Luthfi, kritik yang bernilai bukan sekadar pernyataan sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang mampu mendorong perubahan positif. Pesan tersebut mencerminkan pandangan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik, melainkan mengharapkan hadirnya kritik yang berkualitas agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Sikap terbuka seperti ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Luthfi juga mengingatkan bahwa energi besar yang dimiliki mahasiswa sebaiknya diarahkan pada hal-hal konstruktif. Penguasaan persoalan tidak akan cukup tanpa kemampuan komunikasi publik yang baik. Gagasan yang kuat perlu disampaikan dengan cara yang mampu dipahami pemangku kebijakan maupun masyarakat luas. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik argumentatif, bukan sekadar reaksi emosional. Dengan pendekatan tersebut, aspirasi mahasiswa dapat berkembang menjadi rekomendasi kebijakan yang memiliki nilai tambah bagi pembangunan.
Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan warga negara. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi ciri demokrasi yang dewasa.
Menjaga situasi yang aman dan kondusif juga memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Stabilitas daerah menciptakan kepastian bagi dunia usaha, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penyampaian aspirasi secara tertib dapat berjalan seiring dengan upaya bersama menjaga iklim pembangunan. Kritik yang damai tidak mengurangi ketegasannya, justru meningkatkan legitimasi dan daya pengaruhnya.
Perspektif serupa disampaikan Co-Founder Malaka Project, Dea Anugrah, dalam diskusi publik mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia menilai ruang berekspresi, khususnya di ranah digital, menghadapi tantangan tersendiri akibat derasnya arus informasi. Meski demikian, kritik terhadap kebijakan publik tetap penting selama bertumpu pada data yang telah diverifikasi, argumentasi yang kokoh, dan menghindari serangan personal.
Menurut Dea, prinsip verifikasi yang menjadi fondasi jurnalistik juga relevan dalam budaya kritik. Kritik yang didasarkan pada fakta akan lebih mudah dipercaya dan lebih efektif memengaruhi perumusan kebijakan. Sebaliknya, opini tanpa dasar berisiko mengaburkan substansi persoalan. Karena itu, kemampuan literasi informasi menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda di era digital.
Dea juga mendorong evaluasi terhadap pola gerakan mahasiswa agar tidak berhenti pada demonstrasi semata. Dialog langsung dengan pemerintah, forum akademik, penelitian kebijakan, dan keterlibatan bersama masyarakat dapat memperkuat legitimasi aspirasi. Partisipasi politik generasi muda dapat diwujudkan melalui berbagai cara yang sama-sama demokratis dan produktif.
Di tengah derasnya media sosial, budaya berpikir kritis menjadi semakin penting. Berpikir kritis berarti menguji gagasan berdasarkan bukti dan konteks, bukan sekadar memberikan penilaian cepat. Masyarakat yang matang akan membiasakan diri memeriksa fakta sebelum mengambil kesimpulan. Budaya tersebut dapat memperkuat kualitas diskursus publik sekaligus mengurangi polarisasi.
Munculnya berbagai inisiatif masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahan, termasuk gagasan kabinet bayangan, juga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika intelektual demokrasi. Selama berada dalam koridor konstitusi dan bertujuan memberikan alternatif gagasan, inisiatif tersebut dapat memperkaya perdebatan kebijakan tanpa mengganggu sistem pemerintahan yang sah.
Pada akhirnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, bukanlah hubungan yang saling berhadapan, melainkan kemitraan yang saling melengkapi. Pemerintah menjalankan mandat pembangunan dan pelayanan publik, sementara masyarakat sipil memberikan pengawasan, masukan, dan gagasan. Sinergi tersebut menjadi kekuatan demokrasi Indonesia.
Energi kritis mahasiswa akan jauh lebih bermakna apabila dikelola dengan pengetahuan, data, dan tanggung jawab. Semakin matang budaya kritik yang dibangun bersama antara mahasiswa, masyarakat sipil, dan pemerintah, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. Keterbukaan terhadap aspirasi, semangat gotong royong, dan komitmen menjaga persatuan menjadi modal penting untuk memastikan demokrasi Indonesia terus tumbuh dewasa serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial
