Pemerintah Perkuat Program Revitalisasi Sekolah demi Fasilitas Belajar yang Lebih Baik

Pemerintah Perkuat Program Revitalisasi Sekolah demi Fasilitas Belajar yang Lebih Baik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekolah negeri dan swasta guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Revitalisasi ditargetkan menjangkau sekitar 71.000 sekolah hingga Desember 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp90 triliun.

 

 

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai di seluruh Indonesia.

 

 

“Ini wujud komitmen kami dari pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan,” kata Fajar.

 

 

Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada renovasi bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

 

 

Fajar menegaskan sekolah swasta memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pemerintah. Berbagai organisasi pendidikan, seperti Muhammadiyah, Aisyiyah, dan yayasan pendidikan lainnya, dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.

 

 

“Institusi nonpemerintah yang menyelenggarakan layanan pendidikan berhak mendapatkan akses yang sama. Itu komitmen kami untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ujarnya.

 

 

Ia mengungkapkan sekitar 60 persen sekolah di Indonesia merupakan sekolah swasta, bahkan di Jawa Barat jumlahnya mencapai sekitar 69 persen. Karena itu, pemerintah menilai peningkatan mutu pendidikan nasional tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan sekolah negeri.

 

 

“Tanpa bersinergi dengan swasta, berat rasanya kita bisa melakukan perbaikan ekosistem pembelajaran secara nasional,” katanya.

 

 

Program revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah terdampak bencana, serta satuan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain memperbaiki gedung sekolah, pemerintah juga akan mendistribusikan berbagai sarana pembelajaran, termasuk papan interaktif digital.

 

 

Di sisi lain, Kemendikdasmen menggandeng perguruan tinggi di setiap provinsi untuk mengawasi pembangunan sekolah. Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen Khamim mengatakan fakultas teknik sipil dari berbagai universitas akan mendampingi proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga selesai.

 

 

“Di setiap provinsi dan kabupaten/kota kan ada perguruan tinggi yang mempunyai fakultas teknik sipil itulah mereka yang menjadi pendamping,” kata Khamim.

 

 

Ia menambahkan pengawasan dilakukan setiap hari agar pembangunan berjalan sesuai standar dan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Program revitalisasi yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan mendukung pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025