Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menyoroti insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa 117 siswa SMPN 1 Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kejadian yang dipicu oleh konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (23/7) lalu telah menimbulkan reaksi berantai yang memprihatinkan. Para siswa dilaporkan mengalami gejala mual, sakit perut hebat, hingga muntah-muntah. Hal itu yang tidak hanya mengancam kesehatan fisik tetapi juga mengganggu konsentrasi dan proses belajar mengajar di sekolah.
“Sampai saat ini masih ada enam siswa yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, ” ujar Pulung.
Anggota parlemen yang mewakili masyarakat Kediri, Tukung Agung dan Blitar ini menyayangkan ironi yang terjadi di tengah upaya besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Program MBG, yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap generasi penerus, justru menjadi celah bagi ancaman kesehatan. Menurutnya, insiden seperti ini bukan pertama kalinya terjadi dan mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan.
“Ini sungguh memalukan dan membuat miris. Program yang diinisiasi untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa justru berakhir dengan mengorbankan kesehatan siswa,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Insiden di Kediri, lanjut Pulung, adalah alarm yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dan minimnya standar operasional prosedur yang diterapkan oleh penyedia jasa katering di tingkat daerah. Proses distribusi makanan yang tidak terjamin kebersihannya, rantai pasok bahan baku yang tidak terpantau, serta kurangnya disiplin dalam penerapan higiene sanitasi menjadi variabel kritis yang harus segera dibenahi.
Dengan berbagai kejadian di berbagai daerah sejak awal program ini berjalan, menurut Pulung, patut diduga ada problem sistemik yang perlu ditangani. Tanpa penanganan menyeluruh kejadian serupa akan terulang lagi.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan pencegahan dini, Pulung mendesak agar operasional penyedia jasa katering yang melayani sekolah tersebut dihentikan sementara selama proses investigasi berlangsung. Langkah ini penting agar tidak ada korban tambahan dan pihak penyedia dapat menjalani audit kebersihan secara menyeluruh.
“Kejadian seperti ini sudah terjadi di banyak titik, di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pengelola dapur di daerah tidak mau belajar dari pengalaman pahit ini? Ataukah kita terus terjebak dalam siklus yang sama: terjadi kasus, heboh, lalu lupa, dan terjadi lagi?,” tandasnya.
Dalam upaya menciptakan sistem pencegahan yang berkelanjutan, Pulung mendorong dibentuknya mekanisme kontrol kualitas yang bersifat independen di tingkat daerah. Mekanisme ini melibatkan peran aktif pihak sekolah, komite sekolah, serta Dinas Kesehatan maupun masyarakat. Tugasnya bukan sekadar formalitas, melainkan melakukan pemeriksaan fisik dan kelayakan makanan secara rutin sebelum makanan tersebut dibagikan kepada peserta didik.
“Sudah saatnya dilakukan evaluasi sistemik yang komprehensif terhadap tata kelola penyediaan MBG. Anak-anak kita adalah investasi masa depan bangsa; jangan biarkan mereka menjadi korban dari kelalaian yang sebenarnya dapat kita cegah bersama,” pungkas Pulung.
