Menghadapi El Nino dengan Mitigasi Krisis Iklim yang Makin Terukur
Oleh: Bara Winatha
Fenomena El Nino yang diperkirakan menguat sepanjang 2026 menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas ekonomi. Penurunan curah hujan yang diprediksi terjadi di banyak wilayah berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu produktivitas pertanian, hingga memicu tekanan terhadap harga pangan. Dengan pendekatan yang terencana, Menghadapi El Nino dengan Mitigasi Krisis Iklim yang Makin Terukur menjadi strategi penting untuk meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa fenomena El Nino diperkirakan terus berkembang hingga berpotensi mencapai kategori kuat sepanjang 2026. Menurutnya, kondisi tersebut akan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi biasa. Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling perlu meningkatkan kesiapsiagaan karena sangat bergantung pada ketersediaan air.
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, lebih dari sepertiga Zona Musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan Juni 2026. Pada saat yang sama, hampir separuh wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah kondisi normal, dengan potensi meluas hingga lebih dari 80 persen wilayah selama periode Juli sampai Oktober. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kondisi yang harus diantisipasi melalui kebijakan berbasis data iklim.
BMKG menekankan bahwa mitigasi harus dilakukan sejak dini agar dampak sosial maupun ekonomi dapat ditekan. Pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat didorong memanfaatkan informasi prakiraan iklim sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Di sektor pertanian, penyesuaian pola tanam menjadi langkah yang sangat penting. BMKG merekomendasikan penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, memiliki umur panen lebih singkat, serta mendorong diversifikasi tanaman pangan.
Kesiapsiagaan pemerintah juga tercermin dari penguatan cadangan pangan nasional yang terus ditingkatkan sebagai bantalan menghadapi potensi gangguan produksi. Cadangan pangan memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan ketika kondisi iklim menyebabkan penurunan hasil panen di sejumlah wilayah. Dengan stok yang memadai, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam melakukan intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, jumlah tersebut bukan hanya menunjukkan kecukupan stok, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan apabila terjadi gangguan akibat musim kemarau maupun hambatan distribusi. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dari sektor hulu hingga hilir agar ketahanan pangan tetap terjaga.
Penguatan stok pangan didukung oleh peningkatan produksi beras nasional dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program seperti optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, penguatan jaringan irigasi, pendampingan petani, hingga pompanisasi menjadi bagian dari strategi memperbesar kapasitas produksi domestik. Peningkatan produksi tersebut memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menghadapi risiko iklim yang tidak menentu.
Mitigasi El Nino juga memerlukan dukungan infrastruktur sumber daya air yang mampu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau. Pengelolaan bendungan, waduk, jaringan irigasi, hingga penyediaan air baku menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian maupun pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan penguatan infrastruktur air menjadi bagian penting dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Antisipasi El Nino untuk memperkuat koordinasi lintas unit dalam menghadapi potensi kekeringan. Menurutnya, dampak El Nino tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi layanan penyediaan air minum, operasional bendungan, serta berbagai infrastruktur sumber daya air lainnya.
Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan saluran tersier, pembangunan jaringan irigasi air tanah, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung. Berbagai peralatan seperti pompa air, mobil tangki, mesin bor, excavator, dan perangkat pendukung lainnya juga disiagakan untuk menghadapi kemungkinan kekeringan di berbagai wilayah.
Di tingkat wilayah, pengelolaan bendungan dan waduk dilakukan secara lebih terukur melalui pemantauan harian terhadap volume tampungan air, elevasi, serta kebutuhan irigasi. Pengoperasian bendungan disesuaikan dengan kondisi aktual agar keseimbangan antara kebutuhan pertanian, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik tetap terjaga. Pemanfaatan teknologi irigasi hemat air juga mulai diperluas sebagai bentuk adaptasi terhadap meningkatnya risiko kekeringan.
Menghadapi El Nino dengan Mitigasi Krisis Iklim yang Makin Terukur membutuhkan sinergi antara informasi iklim yang akurat, penguatan cadangan pangan, serta kesiapan infrastruktur sumber daya air. Data yang disediakan BMKG menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, sementara penguatan stok pangan dan pembangunan infrastruktur memastikan masyarakat tetap terlindungi dari dampak musim kemarau yang lebih panjang. Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan El Nino sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
