Mitigasi Krisis Iklim, Agenda Mendesak Ketahanan Nasional
Oleh : Deva Baruna
Mitigasi krisis iklim menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak terhadap ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menjadikan pengendalian perubahan iklim sebagai bagian integral dari arah pembangunan nasional yang berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintahan Presiden Prabowo terus memperkuat kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam berbagai program pembangunan nasional. Berbagai langkah ditempuh melalui percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan konservasi, pengembangan energi baru dan terbarukan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta penerapan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor. Pendekatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah pesisir menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, sementara sektor pertanian semakin dipengaruhi oleh perubahan pola musim yang sulit diprediksi. Meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi juga menuntut penguatan kapasitas adaptasi di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program mitigasi dan adaptasi agar masyarakat memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi berbagai risiko sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa pengendalian perubahan iklim merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Lebih lanjut, Moh. Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, mulai dari peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove, pengembangan ekonomi rendah karbon, hingga percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. Pemerintah memandang bahwa mitigasi krisis iklim tidak hanya bertujuan menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, serta mengurangi risiko bencana yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Di sektor energi, pemerintah juga terus mendorong percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Transformasi menuju energi bersih juga diyakini mampu membuka peluang investasi baru, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan transisi menuju energi bersih merupakan langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi sistem energi, serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
Selain memperkuat kebijakan nasional, pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pengendalian perubahan iklim. Berbagai program pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, efisiensi energi, hingga edukasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan terus diperluas. Pendekatan kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi krisis iklim memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat agar manfaat pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan secara luas.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Saparno, menilai langkah pemerintah dalam memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan memperkecil risiko kerugian ekonomi maupun sosial akibat perubahan iklim.
Eddy Saparno juga menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ia menilai investasi pada pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi bersih, serta penguatan ketahanan lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya tahan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, target pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional diyakini dapat dicapai secara lebih efektif.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat mitigasi krisis iklim menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kuat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Mitigasi krisis iklim pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, meningkatkan daya saing bangsa, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang.
)* Pengamat Publik
