Pemerintah Perkuat Evaluasi MBG, Publik Diimbau Tak Terpancing Provokasi Demo
Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terpancing provokasi untuk berdemonstrasi mengingat program tersebut terus dievaluasi dan diawasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghapus program tersebut. Anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp270 triliun dan masih berpotensi diturunkan kembali.
“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Menurutnya, penyempurnaan dilakukan karena pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal pelaksanaan. Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Mereka (unit kerja DJPb di daerah) kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” kata Bendahara Negara tersebut.
Ia menegaskan pemerintah juga memiliki mekanisme penyesuaian anggaran apabila rekomendasi perbaikan tidak dijalankan. “Nah kalau enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu baru saya bisa potong anggarannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan jawaban pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan MBG.
“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.
Saat ini pemerintah mengevaluasi ketepatan sasaran penerima, operasional SPPG, kualitas menu, tata kelola, hingga mekanisme pembayaran yang diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun. BGN pun memastikan efisiensi tidak akan mengurangi alokasi bahan baku makanan.
Dengan langkah evaluasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap publik menyikapi dinamika seputar MBG secara objektif dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat mengaburkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. ***
