Pemberantasan Korupsi Jadi Pilar Penting Pemerintahan Prabowo
Oleh: Priyanka Putri
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya memperkuat penegakan hukum ditempatkan sebagai fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mempercepat pembangunan nasional. Komitmen itu terus ditunjukkan melalui kebijakan yang menempatkan integritas sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai persoalan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa. Menurutnya, kemiskinan yang masih dihadapi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik korupsi, penyelundupan, dan berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang menguras kekayaan negara. Pandangan itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan masih sangat besar. Pemerintah menilai berbagai kebocoran akibat tindak pidana korupsi harus dihentikan agar sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen memberantas korupsi berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas nasional. Prabowo menilai keamanan tidak hanya dimaknai sebagai rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga sebagai kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa rasa khawatir. Petani harus dapat menanam dengan tenang, nelayan bebas melaut, pelaku usaha percaya diri berinvestasi, tenaga pendidik dapat mengajar, dan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang kondusif.
Pemerintah meyakini bahwa stabilitas sosial dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Prabowo menegaskan bahwa investasi tidak akan berkembang apabila penegakan hukum berjalan lemah. Pemerintahan yang bersih dipandang menjadi syarat penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjamin tidak adanya perlakuan berbeda berdasarkan kekuatan ekonomi maupun kepentingan politik. Hukum juga harus terbebas dari penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi, maupun praktik yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum tercermin dari langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang mengusut dugaan korupsi penjualan BBM secara non-tunai antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup pada periode 2009 hingga 2012. Penanganan perkara yang telah berlangsung lebih dari satu dekade menunjukkan keseriusan aparat dalam menyelesaikan dugaan penyimpangan tanpa membedakan waktu terjadinya perkara.
Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara itu, termasuk sejumlah pejabat yang pernah menjabat di PT Pertamina Patra Niaga. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp486 miliar. Nilai kerugian yang besar memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset negara dan aktivitas bisnis badan usaha milik negara.
Direktur Pusat Kebijakan Publik sekaligus pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria, memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo dan Kortas Tipikor Polri dalam mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, keberhasilan membongkar kasus yang telah lama berlangsung menunjukkan keseriusan negara dalam menyelesaikan dugaan penyimpangan di sektor strategis melalui penegakan hukum yang profesional dan tidak pandang bulu.
Sofyano menjelaskan bahwa sektor energi memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional, pengelolaan aset negara, serta kepentingan masyarakat luas. Penyimpangan dalam tata kelola sektor itu dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas badan usaha milik negara dan mengurangi kepercayaan publik.
Sofyano juga berpandangan bahwa hasil penyidikan perlu menjadi momentum memperkuat sistem pengendalian risiko di seluruh BUMN energi. Pengawasan internal, tata kelola perusahaan, serta mekanisme transaksi komersial perlu terus diperbaiki agar peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.
Harapan agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten juga disampaikan Sofyano. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sudah semestinya diproses secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi terus meningkat.
Sofyano menilai manfaat terbesar dari pengungkapan perkara korupsi tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku. Efek jera bagi pelaku usaha dan pengelola badan usaha milik negara menjadi nilai strategis yang akan mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan.
Penguatan tata kelola perusahaan juga diyakini akan meningkatkan disiplin manajemen risiko, melindungi aset negara, serta memperkuat keyakinan investor terhadap iklim usaha Indonesia. Keuntungan jangka panjang itu dinilai jauh lebih besar dibandingkan dampak sementara terhadap citra institusi yang sedang menjalani proses hukum.
Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional memperlihatkan arah pembangunan yang berorientasi pada integritas. Penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang semakin kuat, serta perbaikan tata kelola di berbagai sektor strategis diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat fondasi pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.
*) Pemerhati Isu Antikorupsi
