Pemerintah Pastikan Evaluasi Teknis Pelatihan Kopdes Merah Putih Secara Menyeluruh

Pemerintah Pastikan Evaluasi Teknis Pelatihan Kopdes Merah Putih Secara Menyeluruh

Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola koperasi desa.

 

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola berbagai program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan sistem pelatihan yang nantinya juga menjadi acuan bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih.

 

Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program SPPI. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari mekanisme seleksi kesehatan peserta, pengawasan medis selama pelatihan, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, hingga sistem komunikasi dan pelaporan.

 

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa setiap proses evaluasi dilakukan untuk menghadirkan penyelenggaraan program yang semakin baik dari waktu ke waktu.

“Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program agar ke depan berjalan lebih baik, aman, profesional, dan akuntabel,” ujar Rico Ricardo Sirait.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap program, termasuk dalam pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pendekatan mitigasi tidak dapat disamaratakan karena setiap program memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.

 

“Ya apa mitigasinya tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putih-nya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu,” kata Juri.

 

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menangani setiap insiden yang muncul secara optimal tanpa menghambat keberlangsungan program. Menurut Juri, evaluasi yang dilakukan justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas implementasi kebijakan sehingga tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat dapat tercapai secara efektif. Dengan evaluasi teknis yang komprehensif, pemerintah optimistis pelatihan pengelola Kopdes Merah Putih akan semakin profesional, adaptif, dan mampu mencetak SDM yang siap mengembangkan koperasi sebagai fondasi penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. (*)

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025