• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Alirkan Likuiditas ke Ekonomi Nyata

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Alirkan Likuiditas ke Ekonomi Nyata

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 28 June 2026

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Alirkan Likuiditas ke Ekonomi Nyata

Jakarta – Pemerintah terus mendorong sektor perbankan untuk memperkuat fungsi intermediasi melalui penyaluran likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri manufaktur, serta sektor strategis nasional.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa likuiditas yang kuat harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. “Likuiditas yang tersedia perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” katanya.

Purbaya menambahkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan terus diperkuat agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara sehat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ia menilai peningkatan pembiayaan kepada dunia usaha akan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. “Kita ingin sektor keuangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa industri perbankan nasional memiliki kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit. Menurutnya, OJK akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong fungsi intermediasi agar pembiayaan semakin menjangkau sektor riil. “Perbankan perlu terus meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

Mahendra menambahkan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi layanan keuangan tetap menjadi prioritas agar penyaluran pembiayaan berlangsung sehat dan tepat sasaran. Ia menilai sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Dengan sistem keuangan yang sehat, dunia usaha akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi industri, ketahanan pangan, perumahan rakyat, serta transformasi ekonomi daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global.

Melalui penguatan fungsi intermediasi perbankan, pemerintah optimistis likuiditas yang tersedia dapat semakin banyak mengalir ke sektor ekonomi nyata. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.