Papua Jadi Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Oleh: Yohanes Kogoya
Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Papua menempati posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa Papua kini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.
Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat penegasan langsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Menurutnya, paradigma pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada Pulau Jawa menjadi pembangunan yang berpusat pada seluruh wilayah Indonesia. Papua pun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, program Makan Bergizi Gratis, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas melalui Trans Papua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.
Langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Papua terlihat melalui program percepatan cetak sawah di Papua Pegunungan. Kementerian Pertanian menargetkan pembangunan lahan sawah seluas 2.000 hektare pada tahun 2026 sebagai bagian dari visi besar mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi dan inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian pangan di setiap pulau. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menopang kebutuhan nasional. Keberhasilan pengembangan sawah sebelumnya menjadi fondasi penting dalam memperluas areal pertanian yang lebih produktif.
Yang patut diapresiasi, seluruh proses pengembangan pertanian di Papua dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak-hak ulayat. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa tidak terdapat pengambilalihan hak masyarakat adat dalam pelaksanaan program tersebut. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat adat, dan kelompok tani. Pendekatan semacam ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
Selain pengembangan pertanian modern, penguatan ketahanan pangan Papua juga perlu bertumpu pada sistem pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagai komoditas seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan, dan hasil hutan lainnya selama ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Pangan lokal bukan sekadar sumber konsumsi, melainkan juga simbol identitas budaya sekaligus mekanisme adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan.
Komitmen tersebut tercermin dalam langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus memperkuat sistem pangan lokal melalui kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyatakan bahwa penguatan pangan lokal merupakan momentum untuk membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berakar pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Papua Selatan, dengan kawasan rawa, gambut, dan hamparan hutan sagunya, memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem nasional. Oleh karena itu, pengembangan sistem pangan berbasis masyarakat adat diyakini mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.
Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga adat menjadi contoh nyata tata kelola pembangunan yang inklusif. Pendekatan partisipatif tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga mendorong keberlanjutan dalam jangka panjang.
Keberhasilan membangun ketahanan pangan di Papua tentu membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian agar berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pangan, dapat berlangsung tanpa hambatan.
Pada akhirnya, ketahanan pangan di Papua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, melainkan juga tentang membangun masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat adat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Keberhasilan tersebut akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang merata dan berbasis kearifan lokal mampu menghadirkan kesejahteraan sekaligus memperkuat persatuan bangsa.
*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua
