• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Bersama Pemerintah Menjaga Kondusifitas Rupiah

Bersama Pemerintah Menjaga Kondusifitas Rupiah

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 22 June 2026

Bersama Pemerintah Menjaga Kondusifitas Rupiah

Oleh : Ricky Rinaldi

Nilai tukar rupiah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sebagai salah satu indikator utama kesehatan ekonomi, pergerakan rupiah tidak hanya memengaruhi aktivitas perdagangan dan investasi, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat, inflasi, dan kepercayaan pelaku usaha. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, menjaga kondusifitas rupiah menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, dunia usaha, dan masyarakat.

 

Perkembangan ekonomi internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gejolak global dapat memengaruhi pasar keuangan berbagai negara. Ketidakpastian kebijakan ekonomi global, konflik geopolitik, serta perubahan arah suku bunga negara-negara besar sering kali memicu tekanan terhadap mata uang negara berkembang. Dalam situasi seperti itu, stabilitas rupiah menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi nasional.

 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas ekonomi merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya menjaga kondisi ekonomi yang sehat melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu elemen yang harus dijaga agar aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara optimal.

 

Menjaga kondusifitas rupiah tidak hanya berkaitan dengan kebijakan jangka pendek untuk meredam gejolak pasar. Lebih dari itu, upaya tersebut juga mencakup penguatan fundamental ekonomi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sektor riil, pengendalian inflasi, serta pengelolaan fiskal yang disiplin. Semakin kuat fondasi ekonomi suatu negara, semakin besar pula kemampuannya menghadapi tekanan eksternal.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa stabilitas ekonomi memerlukan koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang sehat dan terukur akan memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.

 

Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen moneter. Kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, serta langkah stabilisasi di pasar valuta asing dilakukan untuk memastikan pergerakan nilai tukar tetap berada dalam koridor yang sehat. Koordinasi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa stabilitas rupiah merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Menurutnya, penguatan koordinasi kebijakan memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap perubahan kondisi global. Dengan langkah yang terintegrasi, ketahanan ekonomi Indonesia dapat terus diperkuat.

 

Selain peran pemerintah dan otoritas moneter, dunia usaha juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga kondusifitas rupiah. Peningkatan ekspor, penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan investasi produktif akan membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi yang produktif menghasilkan devisa dan mendukung stabilitas pasar keuangan.

 

Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Kepercayaan terhadap perekonomian nasional akan membantu menjaga stabilitas pasar dan mengurangi respons berlebihan terhadap berbagai isu yang berkembang. Sikap rasional dalam menyikapi dinamika ekonomi menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas nasional.

 

Penguatan sektor riil menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung stabilitas rupiah. Ketika produksi dalam negeri meningkat dan daya saing ekonomi semakin kuat, ketergantungan terhadap faktor eksternal dapat dikurangi. Kondisi ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tekanan global.

 

Di sisi lain, hilirisasi industri dan penguatan ekspor bernilai tambah juga berkontribusi terhadap ketahanan nilai tukar. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, semakin kuat kemampuan ekonomi nasional dalam menghasilkan devisa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat stabilitas ekonomi.

 

Dalam konteks pembangunan nasional, rupiah yang stabil memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dunia usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi, investor memiliki kepercayaan yang lebih tinggi, dan masyarakat dapat menjaga daya beli dengan lebih baik. Stabilitas nilai tukar pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.

 

Namun demikian, menjaga kondusifitas rupiah bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat akan memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

 

Selain itu, komunikasi publik yang baik juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar. Informasi yang akurat dan transparan akan membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi secara objektif dan menghindari munculnya kepanikan yang tidak diperlukan. Kepercayaan publik merupakan salah satu aset penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

 

Pada akhirnya, menjaga kondusifitas rupiah berarti menjaga fondasi ekonomi nasional agar tetap kuat dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi adalah tanggung jawab bersama. Dengan fundamental ekonomi yang semakin kokoh dan koordinasi kebijakan yang kuat, Indonesia memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi gejolak global sekaligus melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

 

*)Pengamat Isu Strategis

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global  Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.