• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Sekolah Rakyat, Humanisme Pendidikan, dan Masa Depan Anak Marginal

Sekolah Rakyat, Humanisme Pendidikan, dan Masa Depan Anak Marginal

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 22 June 2026

Sekolah Rakyat, Humanisme Pendidikan, dan Masa Depan Anak Marginal

Oleh : Anisa H Lestari

Pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan upaya memanusiakan manusia. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi, pendidikan memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan anak-anak dari keluarga kurang mampu menuju masa depan yang lebih baik. Di sinilah kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi penting, karena tidak hanya menawarkan akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan pendekatan humanis yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian dan pembangunan.

 

Selama bertahun-tahun, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Keterbatasan biaya, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, hingga rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas sering kali membuat anak-anak dari keluarga miskin berada dalam lingkaran ketertinggalan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dalam jangka panjang.

 

Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pengembangan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang sebagai pendidikan gratis dengan dukungan fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana pembelajaran digital, serta kebutuhan pokok peserta didik yang ditanggung negara.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) siap beroperasi pada Juni 2026 dan segera dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027. Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

 

Lebih dari sekadar pembangunan gedung sekolah, konsep Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan humanisme pendidikan. Humanisme dalam pendidikan menempatkan setiap anak sebagai individu yang memiliki potensi, martabat, dan hak yang sama untuk berkembang. Anak tidak dipandang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarganya, melainkan berdasarkan kemampuan dan peluang yang dapat dibangun melalui pendidikan. Pendekatan ini menjadi penting karena banyak anak marginal sebenarnya memiliki potensi besar, namun terhambat oleh kondisi sosial yang tidak menguntungkan.

 

Keberadaan sistem asrama dalam Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bagi sebagian anak yang hidup dalam kondisi rentan, lingkungan tempat tinggal kerap menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar hingga tekanan sosial ekonomi keluarga. Dengan lingkungan pendidikan yang terintegrasi, peserta didik dapat memperoleh ruang yang lebih aman untuk tumbuh, belajar, dan membangun karakter secara optimal. Sejumlah diskusi publik juga menilai bahwa model asrama dapat membantu memastikan anak-anak dari kelompok rentan mendapatkan pendampingan pendidikan yang lebih konsisten.

 

Humanisme pendidikan juga tercermin melalui perhatian terhadap kebutuhan dasar peserta didik. Anak yang sehat, tercukupi kebutuhan gizinya, dan memperoleh layanan kesehatan yang memadai akan lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pokok di lingkungan Sekolah Rakyat menjadi langkah yang sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif dan berkeadilan. Pendidikan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kegiatan di ruang kelas, tetapi sebagai proses membangun manusia secara utuh.

 

Di sisi lain, program ini juga menunjukkan keberpihakan negara kepada kelompok yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan berkualitas. Pemerataan kesempatan belajar merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Ketika anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, peluang mobilitas sosial menjadi lebih terbuka. Mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.

 

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak marginal agar bisa bersekolah dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Esensi program ini adalah sebagai intervensi strategis negara untuk menutup kesenjangan akses pendidikan. Dalam rangka menjangkau kelompok paling rentan, pemerintah pun menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan calon siswa. Data ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem secara lebih akurat.

 

Komitmen pemerintah terhadap program ini terlihat dari pembangunan puluhan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan puluhan ribu tenaga kerja. Sebagian besar sekolah tersebut ditargetkan siap digunakan pada pertengahan 2026 untuk mendukung penerimaan siswa baru dari keluarga kurang mampu.

 

Pada akhirnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Anak-anak marginal bukanlah beban pembangunan, melainkan aset bangsa yang membutuhkan kesempatan untuk berkembang. Sekolah Rakyat menghadirkan harapan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen keadilan sosial yang nyata.

 

Dengan mengedepankan humanisme pendidikan, negara tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga membangun kepercayaan diri, harapan, dan masa depan bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggiran. Jika dijalankan secara konsisten dan berkualitas, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya.

 

)* Pengamat Sosial

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global  Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.