Kepala Bakom RI: Kopdes Merah Putih Berhasil Ciptakan Lapangan Kerja dan Serap 1,4 Juta Tenaga Kerja

Kepala Bakom RI: Kopdes Merah Putih Berhasil Ciptakan Lapangan Kerja dan Serap 1,4 Juta Tenaga Kerja

*Jakarta,* Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Program ini mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia apabila target pembangunan 80.000 unit Kopdes Merah Putih tercapai pada 2029.

 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari mengatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Kopdes Merah Putih selain menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

 

 

 

 

Kehadiran Kopdes Merah Putih juga membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan. Sebab, selain seorang manajer yang direkrut melalui proses seleksi nasional, setiap unit juga mempekerjakan 17 warga lokal untuk menjalankan operasional koperasi.

 

 

 

 

“Setiap gerai Kopdes Merah Putih melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

 

 

 

Menurutnya para pekerja lokal tersebut mengisi berbagai posisi, mulai dari asisten manajer, kasir, pramuniaga, petugas simpan pinjam, petugas gudang, sopir, hingga petugas keamanan. Skema ini dirancang agar manfaat ekonomi Kopdes Merah Putih tidak hanya dirasakan melalui aktivitas usaha koperasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

 

 

 

 

“Melalui Kopdes Merah Putih, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk sukses,” jelasnya.

 

 

 

 

Selain menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru di perdesaan, kehadiran Koperasi Merah Putih juga membawa angin segar bagi stabilitas keuangan rumah tangga. Koperasi ini memiliki potensi besar untuk menghemat pengeluaran masyarakat Indonesia dengan akumulasi nilai fantastis mencapai Rp33,02 triliun per tahun.

 

 

 

 

“Penghematan massal ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok berkualitas tinggi dengan banderol harga yang jauh lebih terjangkau dan stabil dibandingkan harga yang berlaku di pasar bebas,” tambahnya.

 

 

 

 

Saat ini, pemerintah terus mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit telah beroperasi, terdiri atas 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Seluruhnya diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

 

 

 

 

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 titik telah rampung secara fisik dan tengah memasuki tahap persiapan operasional,” ucapnya.

 

 

 

 

Pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih terus dipercepat. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 23.010 titik Kopdes Merah Putih saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sekitar 20.000 unit ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus mendatang, sementara keseluruhan target 80.000 unit diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

 

 

 

 

“Dari informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus mendatang,” pungkas Qodari. [*]

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025