Mensesneg: Pemerintah Berkomitmen Menerima Masukan Mahasiswa dan Selesaikan Berbagai Persoalan Bangsa

Mensesneg: Pemerintah Berkomitmen Menerima Masukan Mahasiswa dan Selesaikan Berbagai Persoalan Bangsa

*Jakarta,* Beberapa waktu lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.

Mahasiswa BEM SI Jawa Tengah mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid II.

Merespons ultimatum mahasiswa BEM SI Jawa Tengah tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi itu sebagai masukan. Prasetyo menyebut pemerintah saat ini terus bekerja mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

 

“Beberapa hari ini, saudara saksikan bahwa kita betul-betul bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita.Ini memang tentu tidak mudah, dan dipengaruhi oleh banyak faktor,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/6) lalu.

 

Ditambahkannya bahwa berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan batas waktu tertentu seperti yang ditetapkan mahasiswa, tapi aspirasi tersebut tetap diterima sebagai masukan.

 

“Mohon maaf, tidak semua itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini adalah semangatnya. Yakni bagaimana bekerja keras di sektor ekonomi,” tegasnya.

 

Menurutnya, persoalan ekonomi dinilai sebagai isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang saling mendukung.

 

“Pemerintah saat ini terus bekerja keras guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia,” ujarnya.

 

Prasetyo juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah akan bisa memperbaiki kondisi perekonomian.

 

“Kita yakin bahwa langkah yang diambil Pemerintah, bisa memberi kepastian kepada para pelaku usaha, serta bisa mengatasi permasalahan ini segera,” pungkasnya. [*]

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025