Ekonomi Rakyat Dijaga melalui Intervensi Pasar dan Stabilisasi Rupiah

Ekonomi Rakyat Dijaga melalui Intervensi Pasar dan Stabilisasi Rupiah

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional terus diperkuat melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah dapat kembali menguat dalam waktu yang tidak lama. Menurutnya, koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia akan menciptakan kebijakan yang lebih sinkron sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

 

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” ujar Purbaya.

 

Ia menambahkan, stabilitas nilai tukar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu meredam gejolak harga barang kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi rupiah yang lebih stabil, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menentukan harga, sementara masyarakat dapat berbelanja dengan beban yang lebih ringan.

 

“Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya,” kata Purbaya.

 

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan arus keluar investasi asing. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan lanjutan ditempuh dengan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik melalui berbagai insentif guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing.

 

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” ujar Perry.

 

Menurut Perry, stabilisasi rupiah juga diarahkan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia sekaligus memastikan sasaran inflasi pada 2026 dan 2027 tetap tercapai.

 

Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dapat terus berlangsung secara sehat serta memberikan perlindungan nyata bagi ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang masih dinamis. (*)

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025