• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Program MBG Jadi Penggerak Konsumsi Ikan dan Kesejahteraan Nelayan Papua

Program MBG Jadi Penggerak Konsumsi Ikan dan Kesejahteraan Nelayan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 12 June 2026

Program MBG Jadi Penggerak Konsumsi Ikan dan Kesejahteraan Nelayan Papua

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Papua.

 

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa pemanfaatan ikan dalam menu MBG merupakan langkah tepat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Menurutnya, tingginya tingkat konsumsi ikan masyarakat Papua menjadi modal penting dalam mendukung upaya peningkatan gizi dan pencegahan stunting.

 

“Ini menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pencegahan stunting di Tanah Papua. Saya berharap ikan bisa menjadi sumber utama gizi bagi kita di Provinsi Papua,” ujar Fakhiri.

 

Ia menilai Program MBG telah membuka peluang besar untuk menghubungkan kebutuhan gizi peserta didik dengan potensi ekonomi lokal. Melalui peningkatan penggunaan ikan dalam menu harian sekolah, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga oleh nelayan, pelaku usaha perikanan, dan keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.

 

Fakhiri mendorong agar konsumsi ikan dibiasakan sejak dini melalui berbagai inovasi pengolahan pangan yang lebih menarik bagi anak-anak.

 

“Kita harus membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak dini. Karena itu diperlukan inovasi dalam penyajian dan pengolahan produk perikanan agar semakin diminati oleh peserta didik,” katanya.

 

Dorongan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Pemanfaatan hasil tangkapan nelayan lokal dan produk pangan masyarakat Papua diyakini mampu menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

 

Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, kebijakan ini juga menjadi bukti bahwa Program MBG mampu menghadirkan manfaat yang menyentuh berbagai sektor secara bersamaan. Dengan semakin besarnya penyerapan produk lokal oleh dapur-dapur MBG, roda perekonomian Papua dapat bergerak lebih dinamis, sementara anak-anak memperoleh asupan gizi berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

 

Melalui sinergi antara peningkatan gizi, pemberdayaan nelayan, dan penguatan ekonomi lokal, Program MBG semakin menunjukkan perannya sebagai program strategis yang tidak hanya membangun generasi sehat dan unggul, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.