Kepala BGN Pastikan Program MBG Libatkan Ahli Gizi untuk Perkuat Kualitas Layanan Gizi Nasional

Kepala BGN Pastikan Program MBG Libatkan Ahli Gizi untuk Perkuat Kualitas Layanan Gizi Nasional

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin diperkuat melalui keterlibatan para ahli gizi dan tenaga kesehatan dalam proses pengambilan kebijakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran dan berbasis kaidah ilmiah di bidang gizi serta kesehatan anak.

“Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Dewan Pengarah yang didominasi pakar gizi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kebijakan dan implementasi Program MBG. Dengan dukungan tenaga profesional, BGN dapat memastikan setiap langkah program didasarkan pada kebutuhan gizi penerima manfaat dan standar kesehatan yang tepat.

Selain memperkuat aspek keilmuan, BGN juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar semakin efektif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium sementara pembukaan dapur baru dan penataan kembali kapasitas dapur yang telah beroperasi.

 

Saat ini BGN mencatat terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang sedang dievaluasi untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas layanan dan jumlah penerima manfaat. Penataan juga dilakukan guna mengatasi ketimpangan distribusi dapur yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

 

“Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ujar Nanik.

 

BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih diprioritaskan kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

 

Ke depan, BGN akan memperkuat pengawasan operasional dapur dan kualitas makanan yang disalurkan agar Program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang optimal.

 

Keterlibatan ahli gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan berdasarkan standar kesehatan dan kebutuhan gizi yang tepat.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025