Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Potensi PHK, Perkuat Perlindungan dan Peluang Kerja
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai kebijakan disiapkan untuk memastikan dunia usaha tetap produktif sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah secara aktif memantau perkembangan kondisi industri dan terus berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor usaha.
“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli.
Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai solusi untuk membantu industri yang menghadapi kendala operasional agar aktivitas usaha tetap berjalan dan penyerapan tenaga kerja dapat dipertahankan.
“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat strategi mitigasi ketenagakerjaan melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan ketahanan tenaga kerja menghadapi perubahan kondisi usaha yang bersifat dinamis.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah menyiapkan skema kemitraan usaha, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja berbasis masyarakat bagi tenaga kerja yang terdampak dinamika sektor pertambangan.
“Kita harus mengarahkan ini seperti apa, apakah dengan kemitraan dengan dunia usaha, menjadi pemilik usaha mandiri melalui pemberdayaan, atau perluasan kesempatan kerja berbasis masyarakat,” ujar Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara, Dendy Irwan Fahriza.
Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda juga telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alternatif penguatan ekonomi masyarakat. Pemkot menyiapkan pemanfaatan fasilitas publik sebagai sentra UMKM, pelatihan keterampilan kerja, hingga dukungan pemasaran bagi pelaku usaha baru.
“Sekarang ini ada program sudah, jadi salah satunya adalah ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik itu untuk kita jadikan sebagai sentra UMKM,” kata Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy.
Marnabas menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah kini bergerak bersama untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap peluang ekonomi dan lapangan kerja baru.
“Jadi kita memang sedang merapatkan barisan untuk antisipasi itu,” pungkasnya.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.
