Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional
Oleh: Kevin Purba
Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui percepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besar mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus memastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantangan perubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktor utama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.
Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasi daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memiliki dampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintah berupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secara ketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya.
Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah terlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebut ditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanian seluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik pelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwa revitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkan ketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapat berlangsung secara lebih optimal.
Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercermin pula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terus dilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akan mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalam bidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadi perhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat yang tengah dijalankan. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan program perluasan lahan pertanian sangat bergantung pada tersedianya pasokan air yang memadai.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menekankan bahwa lahan yang telah dicetak harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaan sawah baru tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh jaringan irigasi yang memadai. Karena itu, penyelesaian persoalan pengairan menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan air bagi lahan pertanian yang telah dibangun. Sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten, Balai Wilayah Sungai, serta unsur TNI dilakukan untuk memastikan seluruh hambatan dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung. Pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.
Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi cetak sawah seluas 2.200 hektare pada 2026. Sebagian besar lahan telah memasuki tahap perencanaan dan konstruksi, bahkan beberapa lokasi sudah mulai memasuki masa tanam dan panen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa program berjalan sesuai harapan dan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Herwan, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam mempercepat penyempurnaan jaringan irigasi yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai bantuan yang telah diberikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program pertanian dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal.
Dukungan juga datang dari unsur TNI yang terlibat dalam pendampingan program cetak sawah. Perwakilan Kodim Bengkulu menilai bahwa penyelesaian persoalan irigasi memerlukan pendekatan teknis yang tepat sesuai kondisi lapangan. Karena itu, keterlibatan tenaga ahli dan perencanaan yang matang menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan jaringan pengairan.
Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan bahwa revitalisasi irigasi bukan sekadar pembangunan fisik semata. Program tersebut merupakan investasi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong kesejahteraan petani. Infrastruktur pengairan yang baik akan memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahannya sehingga produksi dapat meningkat secara berkelanjutan.
*) Pengamat Kebijakan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
