Ketahanan Pangan dan Mitigasi Kemarau Menjadi Prioritas, Jaga Produksi Nasional

Ketahanan Pangan dan Mitigasi Kemarau Menjadi Prioritas, Jaga Produksi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau yang mulai menguat di berbagai wilayah. Langkah antisipatif dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan sarana produksi pertanian, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga dan pasokan pangan nasional tetap aman.

Komitmen tersebut tercermin dari langkah sejumlah pemerintah daerah yang bergerak cepat menjalankan berbagai program mitigasi untuk menghadapi potensi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Upaya ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus mendukung target swasembada pangan yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus segera memetakan wilayah rawan kekeringan, mengidentifikasi sumber-sumber air, serta menyiapkan kebutuhan infrastruktur irigasi pertanian. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga peran Jawa Tengah sebagai salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional.

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dan 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” tegas Ahmad Luthfi.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan.

Mengingat sejumlah daerah mulai memasuki periode kemarau, kesiapan daerah dalam mengantisipasi kekeringan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

“Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat langkah mitigasi dampak fenomena El Nino melalui percepatan pembangunan infrastruktur air, penguatan sarana produksi pertanian, serta peningkatan peran penyuluh pertanian di seluruh daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus mempertahankan posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan bahwa berbagai program strategis tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung target swasembada pangan nasional.

“Arahan Gubernur Lampung tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian RI guna menjaga tren peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan,” kata Elvira.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.

Penguatan langkah mitigasi di berbagai daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor pertanian diharapkan tetap mampu menjaga produktivitas, memperkuat cadangan pangan, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025