Pemerintah Tingkatkan Pelayanan dan Mitigasi Jelang Puncak Ibadah Haji 2026
Mekkah – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat langkah mitigasi menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, nyaman, dan tertib.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi potensi persoalan yang kerap muncul saat fase puncak haji berlangsung. Menurutnya, koordinasi lintas petugas terus diperkuat agar pelayanan kepada jemaah berjalan optimal.
“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil di Meakkah.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penataan dan penertiban tenda jemaah di kawasan Armuzna. Tim petugas telah diterjunkan untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh tenda sesuai kebutuhan serta memudahkan proses pengaturan berdasarkan kloter dan asal daerah.
“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelasnya.
Selain peningkatan pelayanan teknis, pemerintah juga menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan penyelenggaraan haji. Kementerian meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan guna menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.
“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegas Dahnil.
Ia memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah. “Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.
Dahnil menambahkan, peningkatan pelayanan haji tahun ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi umat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya.
