Program CKG Perkuat Peta Kesehatan Nasional Berbasis Data

Program CKG Perkuat Peta Kesehatan Nasional Berbasis Data

Jakarta – Kementerian Kesehatan terus memperkuat Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis dalam membangun peta kesehatan nasional yang lebih komprehensif dan berkualitas.

Hingga awal Mei 2026, pelaksanaan Program CKG telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia melalui lebih dari 10 ribu puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menilai data tersebut menjadi instrumen penting dalam memetakan persoalan kesehatan nasional secara lebih akurat dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa. Ini juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta.

Program CKG sekolah sendiri menunjukkan masih tingginya persoalan kesehatan di kalangan pelajar. Hasil pemeriksaan sepanjang 2025 mencatat gangguan kebugaran mencapai 60,69 persen, karies gigi sebesar 47,24 persen, serta anemia sebanyak 27,49 persen.

Sementara itu, pada periode Januari hingga awal Mei 2026, sebanyak 4.883.890 siswa telah mengikuti skrining kesehatan di 45.596 sekolah di berbagai daerah.

Tidak hanya di kalangan pelajar, hasil CKG juga menunjukkan meningkatnya ancaman penyakit tidak menular pada masyarakat secara umum.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi mengatakan tingginya prevalensi hipertensi menunjukkan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.

“Hipertensi pada lansia memiliki konsekuensi klinis dan sosial yang berat. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung iskemik, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis. Bukti epidemiologis juga mengaitkan hipertensi jangka panjang dengan percepatan penurunan kognitif dan peningkatan kebutuhan perawatan jangka panjang,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.

Mulai 2026, peserta yang terdiagnosis hipertensi maupun diabetes melalui CKG dapat langsung memperoleh obat di puskesmas pada hari yang sama.

Selain menjadi instrumen medis, Program CKG juga mulai dimanfaatkan sebagai basis penyusunan kebijakan kesehatan daerah.

Data hasil pemeriksaan digunakan pemerintah untuk merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan edukasi pola hidup sehat, penguatan aktivitas fisik masyarakat, hingga penanganan kesehatan gigi dan penyakit kronis.

Pemerintah menilai keberadaan peta kesehatan nasional yang diperoleh melalui Program CKG menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kesehatan Indonesia di masa depan.

Dengan data yang lebih besar, lebih mutakhir, dan menjangkau hampir seluruh wilayah, pemerintah optimistis kebijakan kesehatan dapat disusun secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

[w.R]

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By 0

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

All Rights Reserved © 2025