Pemerintah Dorong Kepala Daerah Optimalkan Program Ketahanan Pangan
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis data, pemerintah mendorong kepala daerah agar lebih fokus pada langkah konkret yang mampu mempercepat penguatan produksi, distribusi, hingga stabilitas pasokan pangan di berbagai wilayah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pola kerja pemerintah daerah harus berubah dari sekadar forum seremonial menjadi kerja kolaboratif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan saat ini membutuhkan keputusan cepat, terukur, dan berbasis koordinasi antardaerah.
“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujar Bima Arya.
Ia menilai penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang harus dikawal serius oleh seluruh kepala daerah.
Menurut Bima, daerah perlu meninggalkan ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan kerja sama distribusi pangan.
Ia menekankan pentingnya penggunaan _big data_ yang presisi dan _real-time_ agar daerah yang memiliki surplus komoditas dapat segera menopang wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan juga tercermin dari besarnya dukungan anggaran negara.
Hingga akhir Oktober 2025, pemerintah telah merealisasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp93,4 triliun atau 64,6 persen dari total pagu APBN 2025 senilai Rp144,6 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pengelolaan lahan, penguatan sektor perikanan, hingga penyediaan cadangan pangan nasional melalui Bulog.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa realisasi anggaran terus berjalan seiring progres fisik di lapangan.
“Jadi fisiknya sudah berjalan, tapi keuangan biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya,” kata Tri Budhianto di Karawang, Jawa Barat.
Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp11,9 triliun untuk pembangunan 15 bendungan dan jaringan irigasi seluas 216.000 hektare.
Selain itu, program cetak sawah dan intensifikasi lahan telah menyerap Rp6,6 triliun guna mendukung pengembangan lahan pertanian seluas 160.500 hektare.
Di sektor pangan nasional, Bulog menerima penyaluran penuh anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk pengadaan 494.000 ton beras, 1,64 juta ton gabah, dan 347,6 ton jagung.
Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi aktif pemerintah pusat dan daerah.
