Pemerintah Pastikan Pengawasan Sekolah Rakyat Berjalan Optimal
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penjangkauan calon peserta didik hingga pengadaan perlengkapan sekolah agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat kurang mampu dan terhindar dari praktik penyimpangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang datanya merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh sebab itu, mekanisme penerimaan peserta tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan dengan sistem penjangkauan langsung kepada masyarakat yang telah masuk dalam pendataan pemerintah.
Gus Ipul menegaskan proses tersebut harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami memastikan proses penjangkauan berlangsung secara bersih tanpa adanya titipan, permainan pihak tertentu, pungutan liar, maupun praktik KKN karena hal tersebut bertentangan dengan arahan Presiden,” ujarnya.
Selain memastikan penyaluran program berjalan sesuai aturan, Kementerian Sosial juga tengah mendalami dugaan mark up harga dalam pengadaan sepatu dan perlengkapan Sekolah Rakyat. Pemeriksaan dilakukan melalui audit internal guna mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadaan barang.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa investigasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
“Pekan depan investigasi terkait pengadaan ini harus sudah selesai dan mendapatkan kejelasan,” katanya.
Agus menambahkan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara detail dan menyeluruh agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, hasil investigasi akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
“Saya meminta pemeriksaan ini dilakukan secara serius dan mendalam karena hasilnya nanti akan disampaikan kepada aparat penegak hukum,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, pengawasan ketat sangat penting agar program strategis pemerintah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setyo menilai keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas barang yang diterima masyarakat serta dampak yang dirasakan penerima manfaat.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, namun setiap proses pengadaan harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat, penuh kehati-hatian, serta mengedepankan langkah antisipatif,” ujar Setyo.
Melalui pengawasan dari pemerintah, audit internal, hingga keterlibatan aparat penegak hukum, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
