Pemerintah Tegas Tindak Celah Korupsi dalam Program MBG
JAKARTA — Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menindak tegas berbagai potensi celah korupsi yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono di Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (5/5/2026) lalu.
Dudung mengungkapkan bahwa KPK telah menyampaikan sejumlah potensi kerawanan dalam pelaksanaan program MBG, salah satunya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur layanan MBG.
“Kami tidak ingin program yang sangat mulia ini dinodai oleh praktik korupsi. Bersama KPK, kami akan turun langsung ke lapangan. Jika ditemukan ada permainan dalam penentuan vendor maupun kualitas makanan yang tidak sesuai standar, tentu akan kami tindak tegas,” ujar Dudung.
Ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung agar seluruh program prioritas pemerintah diawasi secara ketat dan transparan.
Pemerintah, lanjut Dudung, tidak akan ragu mengevaluasi bahkan mengekspos pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam program MBG.
Sebagai tindak lanjut, KSP bersama KPK akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak di berbagai titik operasional MBG di seluruh Indonesia.
Pengawasan akan difokuskan pada rantai pasok, kualitas makanan, distribusi anggaran, hingga mekanisme penentuan lokasi dapur layanan.
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa keterlibatan lembaga antirasuah merupakan bagian dari langkah pencegahan dini agar program berjalan akuntabel sejak awal.
“Program MBG melibatkan anggaran yang besar sehingga pengawasannya harus berlapis. Kami sudah memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional dan menunggu tindak lanjutnya,” kata Agus.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan berbasis digital dan membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan MBG di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pengamat sosial dan kebijakan publik, Dr. Iswadi, mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam memperkuat pengawasan terhadap MBG.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola yang bersih dan profesional.
“Pesan Presiden sangat jelas, tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan anggaran rakyat. Ini menunjukkan pemerintah ingin memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Iswadi.**
