RI Perkuat Diplomasi, Klaim Barisan Oposisi Indonesia Bertentangan dengan Realitas
JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan strategi diplomasi nasional di tengah dinamika geopolitik global, sekaligus menilai klaim yang digemborkan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) tidak sejalan dengan realitas arah kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten berbasis kepentingan nasional. Pendekatan politik luar negeri bebas aktif terus diperkuat sebagai strategi untuk menjaga posisi Indonesia tetap adaptif, mandiri, dan berdaulat dalam percaturan internasional.
Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Hendra Oktavianus, menekankan pentingnya memahami perkembangan geopolitik secara berkelanjutan, termasuk dalam membaca arah kebijakan diplomasi Indonesia.
“Secara terus menerus mempahamikan dinamika geopolitik. Bagaimana kebijakan Indonesia itu harus selalu dilihat dari segi kepentingan Indonesia,” ujar Hendra.
Menurutnya, dalam menghadapi situasi global yang dinamis, setiap langkah diplomasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi utama, yakni kepentingan nasional. Hal ini menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global.
Hendra juga menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kita punya kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dimana apapun kebijakan yang kita lakukan, diplomasi yang kita laksanakan itu selalu berdasarkan kepentingan Indonesia,” kata Hendra.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai berbagai narasi yang mendorong pembentukan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dalam isu-isu kebijakan luar negeri tidak mencerminkan realitas diplomasi Indonesia yang bersifat independen dan strategis.
Dalam konteks domestik, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dinilai masih kuat. Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, menyebut dukungan publik tetap tinggi meski di tengah tekanan global.
“Di tengah tekanan ekonomi global, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 74,9 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan yang menekankan stabilitas.
“Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo hadir dengan citra sebagai figur yang tegas, berpengalaman, dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas,” ujarnya.
Pendekatan diplomasi Indonesia selama ini justru menempatkan negara pada posisi yang fleksibel, tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan global secara konstruktif.
Konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting di tingkat internasional.
