Aktivis Masuk Kabinet, Patahkan Klaim Barisan Oposisi soal Kriminalisasi

Aktivis Masuk Kabinet, Patahkan Klaim Barisan Oposisi soal Kriminalisasi

Jakarta – Penunjukan Muhamad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepemimpinan yang berakar pada pengalaman lapangan dan nilai-nilai aktivisme. Langkah ini dinilai memperkuat pendekatan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial yang kompleks.

 

Keputusan Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum DPP KNPI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham. Ia menilai bahwa latar belakang aktivisme menjadi faktor penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang matang.

 

“Yang paling pokok itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana seseorang lahir dari proses perjuangan panjang sebagai aktivis,” ujar Idrus.

 

Menurutnya, pengalaman panjang dalam dunia pergerakan membentuk pemimpin yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

“Ciri karakter itu lebih sensitif, lebih responsif, lebih peka, dan lebih mobile, bahkan dalam sikap kepemimpinannya akan diinspirasi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang kuat. Ini yang dibutuhkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

 

Ia turut mengajak publik untuk melihat secara objektif dan tidak terjebak pada narasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan figur aktivis dalam pemerintahan menunjukkan bahwa ruang partisipasi tetap terbuka, termasuk bagi mereka yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

 

“Kita harus dukung. Justru dengan pengalaman panjang itu, dia punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

 

Dukungan serupa disampaikan Pegiat Sosial Politik dan Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Guntur Siregar. Ia menilai masuknya aktivis ke dalam kabinet sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan.

 

“Saya mendukung banyaknya aktivis yang biasanya beroposisi masuk ke dalam pemeritantahan. Apalagi sosok Jumhur Hidayat yang sudah kenyang makan asam garam dunia pergerakan, pasti cepat beradaptasi di lingkungan jabatan barunya,” ujarnya.

 

Di tengah munculnya kritik dari sejumlah pihak, termasuk yang disuarakan kelompok Barisan Oposisi Indonesia (BOI) terkait isu kriminalisasi aktivis, keterlibatan tokoh dengan latar belakang gerakan sosial dalam kabinet dinilai menunjukkan bahwa ruang partisipasi dalam sistem demokrasi tetap terbuka.

 

Penunjukan Jumhur Hidayat menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi figur yang memiliki rekam jejak kritis untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. #

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025