MBG 3B Jadi Andalan, Stunting Ditekan dari Hulu ke Hilir

MBG 3B Jadi Andalan, Stunting Ditekan dari Hulu ke Hilir

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada kelompok rentan 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan Balita. Pendekatan ini dinilai strategis untuk menekan angka stunting secara komprehensif, mulai dari fase pra-kelahiran hingga usia emas anak.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B berjalan tepat sasaran sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kelompok prioritas.

 

“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Kita cek kepastiannya, mulai dari SPPG sampai penerima manfaatnya,” ujar Wihaji.

 

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari target nasional penurunan stunting hingga 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029. Pemerintah pun terus memperkuat intervensi sejak masa kehamilan serta memperluas implementasi SPPG dan MBG 3B di berbagai daerah.

 

“MBG 3B bukan sekadar distribusi makanan. Layanan negara yang harus dijaga kualitasnya melalui pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan,” katanya.

 

3B merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi dan kesehatan. Kelompok ini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dan perlindungan sosial.

 

Senada, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Rusman Effendi mengatakan Program MBG 3B adalah MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk langkah intervensi stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

 

Untuk potensi sasaran penerima manfaat Program MBG 3B di Jateng saat ini sebanyak 788.920 orang sehingga cakupan sasaran yang sudah terdistribusi mencapai 79,24 persen.

 

“BKKBN mendapat peran dan fungsi dalam sasaran 3B ini, yakni untuk menyiapkan datanya, kemudian membantu mendistribusikannya, dan ikut membantu dalam hal pencatatan dan pelaporannya,” katanya.

 

Menurut dia, dari seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jateng yang berjumlah 4.000 unit, baru 43,61 persen yang melayani untuk sasaran 3B, yakni 1.745 SPPG.

 

“Ini memang masih perlu dukungan dari semua pihak agar semua dapur SPG ini nanti juga melaksanakan untuk sasaran 3B,” katanya.

 

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, MBG 3B diharapkan menjadi motor utama percepatan penurunan stunting, sekaligus mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui generasi unggul dan berdaya saing.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik

By 0

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik  Oleh: Pamella Dewi Lorena Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan risiko gangguan iklim, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan di atas lima persen. Namun, resiliensi makroekonomi perlu ditelaah melalui produktivitas, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas tidak semata ditentukan pertumbuhan produk domestik bruto. Stabilitas harga, kesinambungan investasi, ketahanan produksi, serta efektivitas kebijakan sosial merupakan indikator yang saling berkaitan. Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan fondasi struktural agar perekonomian tidak rentan terhadap tekanan eksternal. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perkembangan ekonomi Indonesia harus ditempatkan dalam konteks tantangan global yang kompleks. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, konflik geopolitik, peperangan, serta fenomena El Niño menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian. Menurut Firman, berbagai tekanan tersebut tidak menghalangi Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dengan inflasi relatif terkendali. Kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah domestik. Ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan stabilitas jangka pendek dengan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilitas makroekonomi menyediakan ruang investasi, sedangkan hilirisasi berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Meski demikian, kontribusinya terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat perlu terus dievaluasi. …

All Rights Reserved © 2025