• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»MBG 3B Jadi Andalan, Stunting Ditekan dari Hulu ke Hilir

MBG 3B Jadi Andalan, Stunting Ditekan dari Hulu ke Hilir

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 1 May 2026

MBG 3B Jadi Andalan, Stunting Ditekan dari Hulu ke Hilir

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada kelompok rentan 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan Balita. Pendekatan ini dinilai strategis untuk menekan angka stunting secara komprehensif, mulai dari fase pra-kelahiran hingga usia emas anak.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B berjalan tepat sasaran sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kelompok prioritas.

 

“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Kita cek kepastiannya, mulai dari SPPG sampai penerima manfaatnya,” ujar Wihaji.

 

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari target nasional penurunan stunting hingga 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029. Pemerintah pun terus memperkuat intervensi sejak masa kehamilan serta memperluas implementasi SPPG dan MBG 3B di berbagai daerah.

 

“MBG 3B bukan sekadar distribusi makanan. Layanan negara yang harus dijaga kualitasnya melalui pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan,” katanya.

 

3B merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi dan kesehatan. Kelompok ini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dan perlindungan sosial.

 

Senada, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Rusman Effendi mengatakan Program MBG 3B adalah MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk langkah intervensi stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

 

Untuk potensi sasaran penerima manfaat Program MBG 3B di Jateng saat ini sebanyak 788.920 orang sehingga cakupan sasaran yang sudah terdistribusi mencapai 79,24 persen.

 

“BKKBN mendapat peran dan fungsi dalam sasaran 3B ini, yakni untuk menyiapkan datanya, kemudian membantu mendistribusikannya, dan ikut membantu dalam hal pencatatan dan pelaporannya,” katanya.

 

Menurut dia, dari seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Jateng yang berjumlah 4.000 unit, baru 43,61 persen yang melayani untuk sasaran 3B, yakni 1.745 SPPG.

 

“Ini memang masih perlu dukungan dari semua pihak agar semua dapur SPG ini nanti juga melaksanakan untuk sasaran 3B,” katanya.

 

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, MBG 3B diharapkan menjadi motor utama percepatan penurunan stunting, sekaligus mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui generasi unggul dan berdaya saing.

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

September 1, 2026

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

September 1, 2026

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Benahi DTSEN agar Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran JAKARTA — Pemerintah terus membenahi Data…

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

Investasi Hijau Jalan Ekonomi Indonesia Tumbuh Tanpa Korbankan Masa Depan

By Kata IndonesiaAugust 31, 20260

Investasi Hijau Jalan Ekonomi Indonesia Tumbuh Tanpa Korbankan Masa Depan Oleh: Miftakhul Jannah Investasi hijau…

Ekonomi Hijau Jadi Motor Baru Pertumbuhan dan Investasi Nasional

By Kata IndonesiaAugust 31, 20260

Ekonomi Hijau Jadi Motor Baru Pertumbuhan dan Investasi Nasional Jakarta – Pemerintah terus mendorong ekonomi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.