• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Dukungan Psikolog dan Tokoh Agama Perkuat PP TUNAS demi Pendidikan Bermutu Generasi Muda

Dukungan Psikolog dan Tokoh Agama Perkuat PP TUNAS demi Pendidikan Bermutu Generasi Muda

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 20 April 2026

Dukungan Psikolog dan Tokoh Agama Perkuat PP TUNAS demi Pendidikan Bermutu Generasi Muda

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan bermutu bagi generasi muda.

 

Psikolog Anak dan Remaja, Sani Hermawan Budiantini, mengatakan bahwa kecanduan gawai menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, implementasi PP Tunas perlu didukung peran aktif orang tua.

 

Menurut Sani, pemahaman yang keliru terhadap kebijakan seringkali membuat perlindungan anak di ruang digital menjadi tidak optimal.

 

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada delapan platform saja. Itu berbahaya, karena seolah-olah platform lain dianggap aman, padahal risiko digital itu luas,” ujarnya.

 

Ia menegaskan bahwa kecanduan gawai tidak hanya dialami anak, tetapi juga orang tua, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hubungan dalam keluarga.

 

“Bukan hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang kecanduan gadget. Ini bisa memicu masalah emosional dalam keluarga, bahkan konflik,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Sani mengungkapkan sejumlah dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak, antara lain gangguan tidur, kecemasan, penurunan kemampuan komunikasi, hingga kecenderungan perilaku instan tanpa proses.

 

“Anak-anak sekarang cenderung ingin serba cepat dan instan, kurang memiliki daya tahan dalam proses belajar, serta mudah terpengaruh standar dari media sosial,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Tokoh Agama dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Pendeta Nixon TR Lumi STh mengatakan kehadiran PP TUNAS memberikan ruang lebih besar memperkuat pendidikan di tengah keluarga.

 

“Ketika ruang akses media sosial anak di bawah 16 tahun dibatasi, maka ruang pendidikan keluarga harus menjadi pondasi kuat,” kata Pendeta Nixon.

 

Menurut Pendeta Nixon, Pendeta Nixon, ruang-ruang akses digital yang dibatasi tersebut harus segera direspon positif pendidikan dan pengajaran di tengah keluarga.

 

“Peran orang tua menjadi sentral mengisi ruang yang sudah dibatasi tersebut. Orang tua harus hadir dan memberikan solusi yang tepat ketika anak bertanya terhadap sebuah situasi yang menuntut jawaban,” ujarnya.

 

Pendeta Nixon menambahkan kehadiran anak di tengah keluarga sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dijawab dengan pendidikan dan pengajaran sehat dan bermakna.

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat

September 2, 2026

Masyarakat Diminta Tenang, Aparat Selidiki Kekerasan Pascademonstrasi

September 2, 2026

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat

By Kata IndonesiaSeptember 2, 20260

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat  Oleh: Ricky Rinaldi Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga telah dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan untuk menahan diri setelah aspirasi disampaikan. Menahan diri pascademonstrasi bukan berarti menghentikan kritik atau mengabaikan tuntutan masyarakat. Sikap tersebut justru menjadi bagian dari upaya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Setelah aksi berakhir, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan persoalan pada ruang dialog, evaluasi, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. …

Masyarakat Diminta Tenang, Aparat Selidiki Kekerasan Pascademonstrasi

By Kata IndonesiaSeptember 2, 20260

Masyarakat Diminta Tenang, Aparat Selidiki Kekerasan Pascademonstrasi JAKARTA — Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap tenang…

Pemerintah Tegaskan Kericuhan Pascademo Diproses Berdasarkan Bukti 

By Kata IndonesiaSeptember 2, 20260

Pemerintah Tegaskan Kericuhan Pascademo Diproses Berdasarkan Bukti Jakarta — Pemerintah menegaskan penanganan kericuhan setelah aksi…

Koperasi Merah Putih Jadi Jalan Negara Serap Produk Desa yang Lama Terabaikan

By Kata IndonesiaSeptember 2, 20260

Koperasi Merah Putih Jadi Jalan Negara Serap Produk Desa yang Lama Terabaikan Oleh : Radjiman…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.