Polemik pengadaan 21.000 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus memanas. Rencana belanja ini sejatinya sudah pernah dicoret oleh Kementerian Keuangan, namun ironisnya program tersebut tetap berjalan. Ditambah lagi, anggaran fantastis senilai Rp 1,39 triliun itu dipatok menggunakan pos belanja tahun 2025, sementara barang baru direncanakan diserahkan pada Mei 2026. Selisih waktu ini memicu pertanyaan besar: apakah mekanisme pengadaan tersebut benar-benar mengacu pada standar tata kelola keuangan negara yang baik?
Ketiadaan kejelasan ini menarik perhatian Komisi IX DPR. Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, menilai simpang siur informasi antara Kemenkeu dan BGN harus segera diluruskan agar tidak berbuntut masalah di kemudian hari.
“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN seperti saling bertolak belakang. Ini perlu diluruskan,” tegas Pulung.
Ia mengingatkan, di tengah tekanan fiskal yang sedang dialami Indonesia, setiap kementerian dan lembaga wajib menunjukkan kedewasaan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, termasuk dalam pengadaan barang bernilai besar. Kekhawatiran Pulung semakin menjadi lantaran ada indikasi harga motor listrik yang akan dibawa BGN jauh melampaui harga pasar. Jika benar, ini berpotensi besar menjadi kerugian negara.
“Kami meminta BGN untuk menjelaskan semuanya secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.
Di luar masalah tata kelola, Pulung juga menyoroti soal skala prioritas anggaran. Ia menilai, membeli ribuan motor listrik bukanlah kebutuhan mendesak bagi BGN saat ini. Fokus utama lembaga ini seharusnya ada pada peningkatan kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pangan (SPPG).
Menurutnya, yang paling urgen saat ini adalah memastikan dapur-dapur SPPG memenuhi standar kualitas operasional agar bisa menghasilkan makanan yang bersih, sehat, dan sesuai standar gizi. Alih-alih membeli motor listrik, anggaran sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan masalah dasar pada dapur SPPG tersebut.
“Akan jauh lebih bagus jika anggaran BGN difokuskan untuk menyelesaikan problem dasar pada dapur-dapur SPPG sehingga memiliki standar output yang maksimal. Jangan minimalis kayak sekarang,” pungkas Pulung.
