Program MBG Prioritaskan Kelompok 3B, Upaya Perkuat Gizi Generasi Sejak 1.000 HPK

Program MBG Prioritaskan Kelompok 3B, Upaya Perkuat Gizi Generasi Sejak 1.000 HPK

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat implementasinya dengan memprioritaskan kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebijakan ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan.

 

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa kelompok 3B harus menjadi sasaran utama ketika dapur layanan MBG mulai beroperasi di suatu wilayah.

 

“Ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan ini, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ini yang diutamakan,” ujar Sony.

 

Menurutnya, fokus pada kelompok 3B merupakan langkah penting karena berkaitan langsung dengan periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) masa krusial yang menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Program MBG pun tidak sekadar memberi makanan, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

 

Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa konsep MBG di Indonesia memiliki keunggulan dibanding program makan gratis di banyak negara lain. Jika sebagian besar negara hanya menyasar siswa sekolah, Indonesia mengembangkan konsep “school meal plus” dengan tetap mengutamakan kelompok rentan di masyarakat.

 

Upaya menyukseskan program MBG 3B juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menggandeng Tim Penggerak PKK untuk memperluas jangkauan program kepada keluarga sasaran di berbagai daerah.

 

“Salah satu program strategis Presiden yang diamanahkan kepada Kemendukbangga/BKKBN adalah pendistribusian dan edukasi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Mayoritas Tim Pendamping Keluarga (TPK) kita berasal dari pengurus PKK di desa-desa, sehingga ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi untuk bersama-sama melakukan edukasi,” kata Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji.

 

Menurutnya, kerja sama ini penting karena jaringan kader PKK dan posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, khususnya keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui dukungan tersebut, distribusi makanan bergizi sekaligus edukasi gizi kepada keluarga diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

 

Program MBG bagi kelompok 3B juga dirancang dengan menu yang memenuhi standar gizi seimbang. Paket yang diberikan terdiri dari makanan siap santap maupun paket sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

 

Selain meningkatkan asupan gizi, program MBG 3B menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka stunting. Pemerintah menilai intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak usia balita sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

 

Dengan pendekatan yang menyasar kelompok paling rentan, program MBG diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang sekaligus memperkuat fondasi kesehatan generasi mendatang. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kader kesehatan, hingga masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program ini.

 

Melalui prioritas pada kelompok 3B, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan bergizi.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025