• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Akademisi Apresiasi MBG sebagai Program Strategis di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Akademisi Apresiasi MBG sebagai Program Strategis di Tengah Tekanan Ekonomi Global

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 17 March 2026

Akademisi Apresiasi MBG sebagai Program Strategis di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Jakarta – Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk tetap efektif meskipun dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi global.

 

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” kata Imamudin.

 

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program MBG dinilai memiliki pendekatan yang tepat karena menggabungkan tujuan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi lokal.

 

Imadudin mengatakan bahwa program yang dirancang dengan pendekatan integratif seperti MBG dapat menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

 

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dampak program MBG tidak selalu sama di setiap daerah. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.

 

Ia mengatakan daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program MBG dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah.

 

“Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas,” ucap dia.

 

Imadudin juga mendorong transparansi dan pengawasan agar menjadi aspek penting dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran agar secara optimal dapat dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat.

 

“Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Sementara itu, data pemerintah menunjukkan bahwa implementasi program MBG terus berkembang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia.

 

“Sampai 9 Maret 2026, 61,6 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25 ribu lebih SPPG,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026.

 

Program tersebut dijalankan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan penerima manfaat yang mencakup sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta penerima non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.***

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.