Dukungan PSN Menguat, Film “Pig Feast” Ganggu Pembangunan Ketahanan Energi Papua

Dukungan PSN Menguat, Film “Pig Feast” Ganggu Pembangunan Ketahanan Energi Papua

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto terus menguat di Papua Selatan. Seruan tersebut muncul di tengah polemik film dokumenter “Pig Feast” yang dinilai sejumlah pihak menghadirkan narasi negatif dan berpotensi mengganggu pembangunan ketahanan energi nasional di Papua.

 

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan ajakan tersebut saat melanjutkan Safari Ramadan di Kabupaten Mappi. Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang tengah berjalan merupakan kebijakan strategis negara yang membutuhkan dukungan masyarakat.

 

“Mari kita sama-sama dukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kebijakan negara,” ujar Apolo.

 

Menurut dia, pemerintah pusat saat ini menetapkan dua agenda prioritas pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat mandat strategis untuk mendukung kedua program tersebut melalui berbagai proyek pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

 

“Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan dua program nasional yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua Selatan mendapat dua Program Strategis Nasional itu dan saat ini sementara berjalan,” katanya.

 

Apolo menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program tersebut dapat memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Papua Selatan dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045, yakni kemandirian pangan dan energi nasional.

 

Ajakan tersebut mengemuka di tengah polemik pemutaran film dokumenter “Pig Feast” yang menuai kritik dari sejumlah kalangan. Film tersebut dinilai menyoroti pembangunan di Papua dengan sudut pandang negatif, khususnya terkait pengembangan energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sejumlah pihak menilai narasi dalam film tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengaburkan tujuan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

 

Sementara itu, influencer sekaligus pakar komunikasi sosial politik Putra Aji Sujati menilai penguatan energi berbasis sumber daya domestik merupakan langkah strategis menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

 

“Kali ini gue mau bahas sawit, ya sawit tapi dalam konteks perang Iran, Amerika, Israel. Ketika Selat Hormuz ditutup gara-gara konflik ini, Pak Prabowo Subianto justru sudah punya kartu AS buat menyelamatkan ekonomi kita lewat sawit,” kata Putra.

 

Ia menjelaskan bahwa sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut, menurutnya, dapat memicu lonjakan harga energi global.

 

“Makanya program B50 di tahun 2026 itu sebenarnya krusial banget,” ujarnya.

 

Putra menilai pembangunan energi nasional, termasuk di Papua, perlu dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025