• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Ekonom Global Nilai Strategi Investasi Indonesia Makin Kredibel

Ekonom Global Nilai Strategi Investasi Indonesia Makin Kredibel

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 31 January 2026

Ekonom Global Nilai Strategi Investasi Indonesia Makin Kredibel

JAKARTA – Indonesia kian mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling menjanjikan di kawasan emerging markets. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, strategi pembangunan ekonomi nasional dinilai semakin terarah, kredibel, dan mampu menjawab ekspektasi investor global yang menuntut kepastian kebijakan serta stabilitas jangka panjang.

 

Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, menilai partisipasi aktif Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) Davos 2026 mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Kehadiran Indonesia di forum elite tersebut menunjukkan bahwa visi pembangunan pemerintah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan telah diterjemahkan ke dalam kerangka ekonomi yang dapat dieksekusi dan diukur.

 

“Alokator modal global merespons eksekusi yang terlembaga, bukan sekadar sinyal retoris. Pendekatan Indonesia memperlihatkan bagaimana niat kebijakan diterjemahkan menjadi platform investasi yang bisa dijalankan,” ujar Shan Saeed .

 

Ia menjelaskan, kekuatan strategi investasi Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yakni platform, pipeline, dan kredibilitas. Dari sisi platform, pembentukan Danantara sebagai jangkar ko-investasi dinilai sebagai terobosan strategis dalam memobilisasi modal institusional. Rencana penempatan dana hingga USD 14 miliar pada 2026, yang bersumber dari dividen portofolio dan dialokasikan ke dalam negeri, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

 

“Saya melihat ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun mesin pertumbuhan berbasis modal jangka panjang,” kata Shan Saeed.

 

Pada aspek pipeline, pemerintah secara konsisten memprioritaskan sektor-sektor unggulan seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan. Fokus tersebut dinilai tepat karena selaras dengan kebutuhan struktural ekonomi nasional sekaligus tren permintaan global yang terus meningkat.

 

“Sektor-sektor ini cocok bagi investor jangka panjang yang mencari stabilitas dan nilai berkelanjutan,” ujarnya.

 

Dari sisi kredibilitas, Indonesia menunjukkan disiplin kebijakan melalui penerbitan obligasi Patriot, penjagaan peringkat kredit di level BBB, serta kemitraan investasi bernilai sekitar USD 45 miliar. Langkah-langkah ini memperkuat kepercayaan terhadap transparansi dan ketahanan institusi ekonomi Indonesia.

 

Optimisme global tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan tercermin dalam kinerja pasar keuangan domestik.

 

“IHSG adalah cerminan arah ekonomi kita. Fundamentalnya kuat, dan prospeknya sangat menjanjikan,” ujar Purbaya.

 

Dengan stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta strategi investasi yang terstruktur, Indonesia dinilai telah bertransformasi menjadi destinasi investasi inti yang kredibel, berdaya saing, dan berkelanjutan di mata dunia.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.