• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Skema Padat Karya dan Rehabilitasi Sawah Dipercepat untuk Pulihkan Penghidupan Pascabencana

Skema Padat Karya dan Rehabilitasi Sawah Dipercepat untuk Pulihkan Penghidupan Pascabencana

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 23 January 2026

Skema Padat Karya dan Rehabilitasi Sawah Dipercepat untuk Pulihkan Penghidupan Pascabencana

Aceh – Pemerintah mempercepat pelaksanaan skema padat karya dan rehabilitasi sawah sebagai langkah strategis untuk memulihkan penghidupan masyarakat pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur dan lahan pertanian yang rusak, tetapi juga memastikan roda ekonomi lokal kembali bergerak melalui penciptaan lapangan kerja sementara bagi warga setempat.

 

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan menanggung seluruh biaya rehabilitasi sawah pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan skema padat karya, sementara petani memperbaiki lahannya sendiri. Pendekatan ini membuat pemilik sawah tetap memperoleh penghasilan di tengah proses pemulihan sekaligus mempercepat perbaikan lahan yang rusak.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan skema tersebut dirancang agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi petani. Pemerintah pusat menanggung biaya pengolahan tanah, penyediaan benih, hingga perbaikan irigasi, sedangkan petani bekerja langsung di sawah miliknya.

 

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita tetap punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah dan perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” ujar Amran.

 

Skema padat karya tersebut memastikan seluruh pemilik lahan terlibat aktif dalam rehabilitasi. Petani bekerja di lahannya sendiri dengan sistem upah harian sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.

 

“Pendapatan hariannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” kata Amran.

 

Kementan mencatat, khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektare sawah yang direhabilitasi. Kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayarkan secara harian.

 

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

 

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatra Utara dan Sumatra Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ungkap Amran.

 

Selain mengandalkan tenaga petani, Kementan juga mengerahkan dukungan teknologi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sedangkan lahan yang tertimbun lumpur tebal ditangani dengan teknologi drone.

 

Melalui percepatan skema padat karya dan rehabilitasi sawah, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir bersama masyarakat dalam masa pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata bahwa pemulihan ekonomi dan penghidupan masyarakat berjalan seiring dengan upaya pembangunan dan penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.