Hilirisasi Serap Jutaan Tenaga Kerja, Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun

Hilirisasi Serap Jutaan Tenaga Kerja, Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun

Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat hilirisasi industri terus menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 43,3 persen secara tahunan.

 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merinci, sektor mineral dan batu bara masih menjadi kontributor terbesar investasi hilirisasi dengan nilai Rp373,1 triliun. Investasi tersebut tersebar pada komoditas strategis seperti nikel sebesar Rp185,2 triliun, tembaga Rp65,8 triliun, bauksit Rp53,1 triliun, besi baja Rp39,2 triliun, timah Rp11,3 triliun, serta komoditas lainnya Rp18,5 triliun.

 

Selain sektor pertambangan, hilirisasi di bidang perkebunan dan kehutanan juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan realisasi investasi Rp144,5 triliun. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi kelapa sawit Rp62,8 triliun, kayu log Rp62,2 triliun, karet Rp12,9 triliun, serta komoditas lainnya Rp6,6 triliun.

 

Di sektor minyak dan gas bumi, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp60,0 triliun, yang terdiri dari minyak bumi Rp41,7 triliun dan gas bumi Rp18,3 triliun. Sementara itu, sektor perikanan dan kelautan membukukan investasi Rp6,4 triliun, dengan komoditas seperti garam, ikan tuna–cakalang–tongkol (TCT), udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia.

 

Rosan menegaskan, penguatan hilirisasi akan terus menjadi prioritas pemerintah pada 2026, khususnya pada komoditas kelapa sawit dan bauksit yang dinilai memiliki dampak ekonomi dan ketenagakerjaan tinggi.

“Hilirisasi kelapa sawit juga kita akan dorong terus, dan di bauksit juga akan meningkat saya yakin, tahun ini di bauksit kemudian jadi alumunium, alumunium investasinya juga cukup besar di tahun ini,” ungkapnya.

 

Secara keseluruhan, BKPM mencatat realisasi investasi nasional sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target. Capaian tersebut berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tumbuh 10,4 persen menjadi 2.710.532 orang.

 

“Ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investiasi Rp1.931,2 triliun pada tahun 2025,” tambah Rosan.

 

Dari sisi sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan porsi 53,4 persen atau Rp1.030,3 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi 46,6 persen atau Rp900,9 triliun.

 

Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan hilirisasi tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. #

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025