Kunjungan Wapres Gibran Tandai Penguatan Sekolah Rakyat di Tanah Papua
BIAK NUMFOR – Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua mulai menunjukkan arah baru dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan layanan pendidikan berkualitas menjangkau wilayah terluar, termasuk kawasan Indonesia Timur dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa (13/1/2026). Kunjungan ini berlangsung sehari setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan program Sekolah Rakyat secara serentak di berbagai daerah. Lokasi yang dipilih berada di wilayah kepulauan, menandakan perhatian serius pemerintah terhadap pemerataan pembangunan pendidikan.
Dalam peninjauan itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya memastikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun wilayah.
“Akses pendidikan harus benar-benar terjangkau dan berkualitas sampai ke pelosok, sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman dan optimal,” ujar Gibran Rakabuming Raka.
Setelah pernyataan tersebut, peninjauan dilanjutkan dengan melihat langsung fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, ruang makan gratis, hingga laboratorium komputer. Sekolah ini saat ini menampung sekitar 100 murid dan menjadi bagian dari 166 Sekolah Rakyat yang telah diresmikan secara nasional. Meski fasilitas dinilai cukup memadai, masih terdapat catatan terkait keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang perlu segera diatasi agar proses pembelajaran berjalan maksimal.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia Timur. Pesawat kepresidenan yang membawa Wapres Gibran mendarat di Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, dan disambut Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri sebelum menuju lokasi sekolah.
Dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Papua juga datang dari legislatif. Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal menilai program ini relevan dengan kondisi Papua yang memiliki tantangan akses pendidikan cukup berat.
“Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab hambatan jarak dan ekonomi, sehingga penyelenggaraannya perlu diperluas ke seluruh provinsi di Papua,” tegas Robert Joppy Kardinal.
Usai pernyataan tersebut, Robert menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah baru menetapkan tiga lokasi Sekolah Rakyat di Provinsi Papua, yakni Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi, sementara kawasan Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat dinilai sebagai instrumen strategis untuk menekan angka putus sekolah dan memutus rantai kemiskinan ekstrem.
“Pendidikan adalah kunci peningkatan sumber daya manusia dan masa depan Papua, sehingga keberadaannya harus menyebar dan didukung lintas kementerian serta pemerintah daerah,” tutup Robert Joppy Kardinal.
Melalui penguatan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kualitas pendidikan di Papua terus meningkat secara inklusif, sekaligus menjadi fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
