• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Kota yang Haus di Tengah Pertumbuhan

Kota yang Haus di Tengah Pertumbuhan

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 12 January 2026

Oleh : Winny Septiana Sari, Mahasiswa Magister Managemen

Di kota yang menjual citra modern, air bersih seharusnya tak perlu diperdebatkan. Tapi di Tangerang Selatan, justru itulah masalahnya. Gedung tumbuh, perumahan meluas, mal bertambah. Air perpipaan tertinggal.

Sebagian besar warga masih bergantung pada air tanah. Praktis, murah, dan berbahaya—untuk jangka panjang. Kota-kota yang mengandalkan sumur bor biasanya baru sadar ketika tanah mulai turun dan krisis datang belakangan. Tangerang Selatan tampak berjalan ke arah yang sama. Pada 2023, pemerintah kota mengubah PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan menjadi

Perseroda PITS lewat Perda Nomor 2 Tahun 2023. Mandatnya jelas: menyelenggarakan layanan air minum. Langkah ini patut diapresiasi. Namun perubahan status hukum sering kali lebih cepat daripada perubahan cara berpikir.

Regulasi Sudah Bergerak, Strategi Belum

Di atas kertas, Tangerang Selatan punya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2019–2039. Dokumen ini menyusun peta jalan air minum dua dekade ke depan. Masalahnya, peta itu dibuat dengan kompas lama. Air minum masih diperlakukan sebagai urusan teknis, bukan layanan publik yang harus dikelola berkelanjutan.

Target RISPAM membagi layanan secara seimbang antara perpipaan dan non-perpipaan hingga 2039. Untuk kota yang kian padat, target ini terasa aman—dan itu justru masalahnya.

Tanpa prioritas perpipaan, kota urban hanya menunda krisis. Di saat yang sama, Perseroda PITS diminta beroperasi seperti perusahaan utilitas: efisien, profesional, dan mandiri secara finansial. Persoalannya sederhana. Bagaimana BUMD air minum bisa sehat jika basis pelanggan pipa tidak pernah benar-benar diperluas?

Air Minum Bukan Urusan Proyek

Penyediaan air minum kerap diperlakukan seperti proyek tahunan. Bangun instalasi, pasang pipa, serap anggaran. Setelah itu, sunyi. Padahal air minum adalah layanan jangka panjang. Ia membutuhkan pelanggan tetap, jaringan yang tumbuh, dan pembiayaan berkesinambungan. Mengubah PT PITS menjadi Perseroda tanpa mengubah orientasi kebijakan hanya memindahkan masalah ke rumah baru. Jika Perseroda tetap dikelola dengan logika birokrasi, maka status korporasi tinggal papan nama.

BUMD air minum seharusnya berdiri di tengah: melayani publik, tetapi dengan disiplin bisnis.

Tanpa keberanian mengambil posisi itu, Perseroda PITS akan terus tersandera antara mandat sosial dan realitas keuangan. Kota Modern Tak Bisa Bertumpu pada Sumur Ketergantungan pada air tanah adalah jalan pintas yang mahal.

Cepat hari ini, mahal besok.

Kota modern tidak dibangun di atas sumur bor, melainkan di atas jaringan layanan yang tertata. Tangerang Selatan sedang bertaruh. Urbanisasi terus melaju, sementara fondasi layanan air tertatih. Jika layanan perpipaan tidak dipercepat, kota ini berisiko menjadi modern dipermukaan, rapuh di bawah tanah.

Menyatukan Rencana dan Kenyataan
Perda Nomor 2 Tahun 2023 seharusnya menjadi pemantik koreksi kebijakan. RISPAM perlu
diselaraskan. Perpipaan mesti dijadikan prioritas nyata, bukan sekadar opsi. Perseroda PITS
harus diberi ruang bertindak sebagai operator utilitas, bukan unit administratif berkedok
korporasi.

Air bersih bukan isu teknis. Ia adalah indikator apakah sebuah kota serius merawat masa
depannya. Tangerang Selatan masih punya waktu. Pertanyaannya: apakah kota ini akan
menunggu krisis untuk mulai berbenah?

Persoalan sampah yang belakangan viral di Tangerang Selatan seharusnya menjadi alarm. Kota
ini kembali diingatkan bahwa krisis layanan publik selalu datang dari hal-hal yang lama
diabaikan.

Sampah menumpuk bukan karena kota ini miskin rencana, melainkan karena terlalu lama menunda pembenahan sistem. Air bersih berpotensi menyusul pola yang sama.

Ketika layanan dasar dibiarkan berjalan seadanya, masalah hanya menunggu waktu untuk
menjadi tontonan publik. Hari ini sampah, besok air. Kota modern yang tak menata layanan dasarnya akan selalu sibuk memadamkan api, bukan mencegahnya. Tangerang Selatan masih punya pilihan: memperbaiki fondasi sekarang, atau menunggu hingga krisis berikutnya
kembali viral—dan kembali menyalahkan keadaan.

Perda boleh saja sudah diundangkan, tapi ketika mandat dibiarkan menunggu tanpa batas
waktu, krisis tinggal menunggu giliran untuk viral—hari ini sampah, besok air

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.